DOGIYAI, JELATANEWSPAPUA.COM – Ketegasan soal transparansi anggaran kembali ditegaskan Bupati Dogiyai, Yudas Tebai. Dalam Apel Gabungan di halaman Kantor Bupati Dogiyai, Senin (26/5), ia secara terbuka menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak bermain-main dalam pengelolaan anggaran, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
Baca Juga: Gubernur Nawipa Bilang Bupati Nabire Lakukan Audit Internal RSUD
Pernyataan itu bukan tanpa sebab. Dibalik seruan tersebut, tersirat kekhawatiran terhadap praktik-praktik tidak transparan yang diduga masih terjadi di tubuh birokrasi.
Baca Juga: 5 Warga Sipil di Dogiyai Jadi Korban Akibat OTK Lempar Batu ke Pos Polisi
“Saya sudah tunjuk Plt, dan mereka harus terbuka kepada bawahannya dalam hal penggunaan anggaran,” tegas Bupati Yudas di hadapan sejumlah peserta apel.
Anggaran Terbuka di Atas Meja, bukan di Laci
Lebih jauh, Yudas menekankan bahwa dokumen penting seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) harus dibuka dan bisa diakses oleh seluruh staf.
Baca Juga: Demi Hukum Humaniter, TPNPB Minta Warga Sipil Non OAP Tinggalkan Dogiyai
“DPA itu taruh di atas meja. Karena disediakan dengan perhitungan yang jelas. Kalau itu untuk kesejahteraan, ya harus benar-benar untuk kesejahteraan,” katanya.
Baca Juga: Pemkab Dogiyai Bagikan 20 Nota Tugas dan DPA Kepada Pimpinan OPD
Arahan ini menandai upaya Bupati untuk memotong jalur birokrasi gelap yang sering membuat para staf di tingkat bawah tidak menikmati hak yang seharusnya mereka terima. Ia bahkan meminta seluruh ASN untuk tidak segan melaporkan pimpinan OPD yang tertutup dalam penggunaan anggaran.
Baca Juga: Pemprov Papua Tengah: 90 Persen Tenaga Honorer Harus OAP
“Kalau ada yang tidak transparan, lapor langsung kepada saya,” ucapnya.
Dari Tukang Sapu hingga Kepala Dinas: Semua Harus Sejahtera
Bupati Yudas menekankan bahwa anggaran bukan untuk dinikmati hanya segelintir pejabat.
Baca Juga: KPU Dogiyai Bilang Masalah Perselisihan Hasil Pemilihan Telah Selesai di MK
“Kesejahteraan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk semua. Mulai dari tukang sapu sampai pimpinan OPD,” tuturnya lantang.
Baca Juga: Enam Paslon Pilbup Dogiyai Cabut Nomor Urut, Ini hasilnya
Instruksi ini, bila dijalankan secara serius, bisa menjadi tonggak perubahan dalam manajemen keuangan daerah yang lebih terbuka dan adil. Namun, tantangan utamanya ada pada pengawasan. Sejauh mana staf berani melapor? Dan apakah sistem pengaduan benar-benar menjamin perlindungan bagi pelapor?
Transparansi atau Ancaman?
Dibalik himbauan Bupati, muncul pertanyaan krusial: apakah budaya laporan langsung ke atasan bisa efektif tanpa menciptakan ketakutan di lingkungan kerja? Atau justru membuka ruang bagi keberanian staf untuk bicara?
Baca Juga: DPRD Kabupaten Dogiyai Gelar Rapat Paripurna
Dengan banyaknya kasus penyalahgunaan anggaran yang terjadi di berbagai daerah, langkah Bupati Yudas Tebai patut diapresiasi. Namun, upaya ini membutuhkan tindak lanjut konkret: mulai dari audit terbuka, sistem pelaporan yang aman, hingga penghargaan bagi ASN yang berani mengawal transparansi.
