DOGIYAI, JELATANEWSPAPUA.COM – Ratusan pelajar dan mahasiswa asal Dogiyai bersama masyarakat menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Dogiyai, Jumat (04/07)
Aksi ini menyuarakan penolakan terhadap pemekaran DOB Mapia Raya, perusahaan ilegal, dan pendropan militer.
Mereka menilai pemekaran bukan jalan menuju kesejahteraan rakyat. Justru, pemekaran dianggap sebagai ancaman bagi tanah adat dan kehidupan masyarakat.
Menurut peserta aksi, pemekaran DOB hanya menguntungkan elit politik. Sementara rakyat akan kehilangan hak atas tanah dan sumber daya alam.
Dalam orasinya, Melianus Tagi menyebut bahwa pemekaran, militerisasi, dan perusahaan ilegal adalah bagian dari proyek politik yang merugikan rakyat Papua. Ia juga menilai kehadiran negara melalui program nasional hanya mempersempit ruang hidup masyarakat adat.
Aksi ini juga menyoroti masuknya perusahaan ilegal di wilayah Dogiyai. Mereka menyebut aktivitas perusahaan merusak lingkungan dan menggusur tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat.
Peserta aksi menyatakan perusahaan ilegal tidak membawa manfaat bagi rakyat. Sebaliknya, hanya menimbulkan konflik dan memperdalam ketidakadilan.
Pendropan militer secara besar-besaran juga mendapat penolakan keras. Mereka menilai kehadiran militer menimbulkan trauma dan rasa takut di tengah masyarakat.
Dalam aksi tersebut, peserta membacakan sebelas poin pernyataan sikap. Semua poin menolak upaya yang mengancam tanah, hak, dan masa depan rakyat Dogiyai.
Pertama, mereka menolak rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya oleh elit lokal. Kedua, mereka menolak semua bentuk pemekaran daerah baru di Papua.
Ketiga, mereka mendesak penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang belum dituntaskan secara adil. Keempat, mereka menolak pendropan militer organik maupun non-organik di wilayah Dogiyai.
Kelima, mereka menyebut nama-nama seperti Meki Nawipa, Yakobus Dumapa, Matias Butu, Oskar Makai, dan Osea Petege sebagai pihak yang mendorong pemekaran. Mereka meminta agar rencana ini dihentikan demi keselamatan rakyat.
Keenam, mereka menyatakan pemekaran adalah jalan menuju kerusakan lingkungan dan penghilangan identitas budaya. Ketujuh, mereka meminta penjelasan atas draf DOB yang dibagikan melalui media sosial.
Kedelapan, mereka mendesak Kapolres Dogiyai menghentikan tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Kesembilan, mereka meminta pemerintah mencabut izin lima perusahaan ilegal di Dogiyai.
Kesepuluh, mereka meminta pembangunan pasar permanen bagi mama-mama pedagang di Dogiyai. Kesebelas, mereka meminta fasilitas medis lengkap di rumah sakit agar rakyat mendapat pelayanan yang layak.
Aksi ini berlangsung damai dan tertib. Mahasiswa, pelajar, dan masyarakat menyuarakan aspirasi bersama demi masa depan Dogiyai.
