SENTANI, JELATANEWSPAPUA.COM – Pada hari Selasa 24 Maret 2026, Insiden penurunan paksa bendera Komite Nasional Papua Barat (KNPB) oleh aparat kepolisian kembali terjadi di wilayah Sentani dan memicu ketegangan di tengah anggota KNPB.
Peristiwa ini bermula ketika sejumlah anggota KNPB Sentani berjalan kaki dari kawasan Hawai menuju pasar lama Sentani untuk mengikuti kegiatan bazar kopi. Dalam perjalanan, tepatnya di jalur naik Pos 7 Sentani, rombongan dihentikan oleh aparat kepolisian yang terdiri dari tiga anggota polisi dan satu polwan menggunakan satu unit mobil patroli.
Menurut keterangan Sekretaris Jenderal KNPB Sentani, Ellky Matuan, aparat meminta agar bendera KNPB yang dibawa segera diturunkan.
“Kami tidak melakukan kegiatan apa-apa, kami hanya berjalan kaki menuju bazar kopi,” ujar Ellky saat menjelaskan kronologi kejadian.
Namun, menurut pihak KNPB, permintaan tersebut berujung pada tindakan sepihak tanpa adanya ruang negosiasi yang memadai. Mereka menilai pendekatan aparat bersifat represif dan tidak mengedepankan komunikasi.
“Kami menyatakan keberatan atas cara pendekatan yang dinilai membungkam ruang ekspresi kami. Tindakan seperti ini justru memperkeruh situasi,” tegas Ellky.
Bagi KNPB, bendera yang mereka bawa bukan sekadar atribut, melainkan simbol identitas dan perjuangan. Karena itu, penurunan secara paksa dipandang sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi.
Selain itu, pihak KNPB juga menyoroti belum adanya penjelasan resmi dari aparat kepolisian terkait dasar hukum tindakan tersebut. Ketidakjelasan ini dinilai semakin memperbesar ketegangan di lapangan.
KNPB Sentani menegaskan bahwa mereka akan tetap melanjutkan aktivitas organisasi, termasuk mengibarkan bendera KNPB sebagai bagian dari identitas perjuangan mereka.
Di sisi lain, mereka juga menyerukan pentingnya membangun ruang dialog yang adil dan terbuka antara masyarakat sipil dan aparat keamanan. Menurut KNPB, pendekatan komunikasi yang humanis dan transparan menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang kondusif di Sentani.
Insiden ini kembali menjadi sorotan, menegaskan bahwa pendekatan keamanan tanpa dialog berpotensi memperuncing konflik sosial di Papua. Upaya membangun kepercayaan melalui komunikasi yang setara dinilai menjadi langkah mendesak untuk meredam ketegangan yang terus berulang. (*)
