NABIRE, JELATANEWSPAPUA.COM – Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) melalui siaran persnya pada Rabu, 28 Oktober 2026, melaporkan adanya pergerakan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah Distrik Aweida, Kabupaten Paniai.
Berdasarkan laporan dari Kodap XIII Kegepa Nipouda Paniai, pergerakan tersebut berlangsung sejak pukul 06.00 WP pagi hingga sekitar pukul 15.30-16.00 WP pada hari yang sama. Disebutkan bahwa personel bergerak menggunakan satu kendaraan lapis baja dan sejumlah kendaraan Kijang, melibatkan unsur dari Koramil Komopa, pasukan di kawasan Pasir Putih, serta personel tambahan dari Kodim Paniai, dan bergerak menuju Kampung Tuguwai sebelum kembali ke arah Komopa.
Dalam pernyataan yang disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, masyarakat sipil dikhawatirkan merasa takut dan panik, terutama saat sedang menyiapkan perayaan Natal.
“Keselamatan warga sipil, termasuk anak-anak, perempuan, orang lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya, harus menjadi prioritas semua pihak,” bunyi pernyataan tersebut.
Berikut ini adalah Pernyataan TPNPB-OPM yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Panglima TNI, dengan menyampaikan beberapa hal:
1. Meminta pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh gereja, tokoh adat dan pihak terkait memastikan keselamatan masyarakat sipil di Paniai.
2. Memastikan setiap kegiatan keamanan dilaksanakan dengan menghormati hukum yang berlaku serta hukum humaniter internasional.
3. Membuka ruang pemantauan independen terhadap situasi keamanan di Papua.
4. Mengancam akan melibatkan warga sipil dalam pembalasan jika terjadi kontak senjata dan ada korban dari pihaknya.
5. Meminta warga sipil pendatang di Paniai, termasuk pengemudi ojek, pedagang, dan pegawai sipil, untuk meninggalkan wilayah tersebut.
6. Meminta penghentian seluruh pembangunan infrastruktur dan proyek di wilayah Paniai.
Selain itu, dalam Pernyataan juga mengingatkan agar menghormati hukum humaniter internasional dan melindungi warga sipil. Namun perlu dicatat bahwa sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak TNI maupun Pemerintah Kabupaten Paniai terkait laporan dan tuntutan ini.***
