PANIAI, JELATANEWSPAPUA.COM – Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) Provinsi Papua Tengah melakukan penguatan Forum Kemitraan Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (PP-ATM) di Kabupaten Paniai melalui pertemuan yang berlangsung selama dua hari, 16–17 Juli 2026.
Kegiatan tersebut diarahkan untuk membangun kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pengendalian tiga penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di daerah itu.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Paniai, Madi, Distrik Paniai Timur, dihadiri unsur Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Paniai, organisasi perangkat daerah (OPD), kepala puskesmas, pemerintah distrik dan kampung, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), tenaga kesehatan, serta organisasi mitra pembangunan.
Wakil Bupati Paniai, Ham Yogi, S.E, membuka kegiatan tersebut. Ia mengatakan AIDS, TBC, dan Malaria masih menjadi persoalan kesehatan yang berdampak terhadap kualitas hidup, produktivitas masyarakat, dan pembangunan daerah.
“Penyakit menular seperti AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria hingga saat ini masih menjadi tantangan kesehatan utama yang memberikan dampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat, produktivitas, serta kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat kita,” kata Ham Yogi.
Menurutnya, pengendalian ketiga penyakit tersebut tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata. Pemerintah daerah membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari OPD, pemerintah distrik dan kampung, organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga masyarakat.
Ia menilai forum kemitraan menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap program pencegahan serta pengendalian berjalan secara terpadu.
Ham Yogi mengatakan kolaborasi harus dimulai dari penguatan deteksi dini, edukasi masyarakat, promosi kesehatan, perluasan akses layanan kesehatan, hingga memastikan pasien memperoleh pengobatan secara tuntas.
Ia berharap forum tersebut menghasilkan langkah konkret, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan sistem pelaporan dan evaluasi data, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta menyusun rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan di lapangan.
“Jadikan pertemuan ini sebagai wadah diskusi yang konstruktif dan solutif dalam menjawab berbagai tantangan di lapangan. Mari kita buktikan komitmen bersama untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Paniai yang sehat, produktif, dan bebas dari ancaman ATM,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai, Ibu Farialice Y. Tatogo, S.KM, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah membangun ruang kolaborasi dengan mempertemukan pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya, dan berbagai mitra pembangunan dalam satu forum kemitraan kesehatan.
Menurut Farialice Tatogo, kerja sama lintas sektor telah membuktikan hasil yang nyata. Ia mencontohkan keberhasilan pelaksanaan program Imunisasi Zero Dose pada 2025 yang dijalankan bersama Tim Penggerak PKK. “Melalui sinergi tersebut, cakupan imunisasi di Kabupaten Paniai meningkat secara signifikan hingga mengantarkan daerah itu menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI dan Tim Penggerak PKK Pusat,” jelas Tatogo dalam sambutannya.
Ia berharap model kolaborasi seperti ini terus diperkuat dan diperluas dengan melibatkan lebih banyak organisasi perangkat daerah, lembaga nonpemerintah, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kemitraan yang kuat menjadi modal penting untuk mempercepat pengendalian HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Paniai.
Sementara itu, Program Coordinator Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH) ATM sekaligus Ketua Panitia kegiatan, Fransiska Rhamawati, S.Kep., Ners., mengatakan penguatan forum kemitraan merupakan bagian dari strategi memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Kabupaten Paniai.
Menurut Fransiska, forum tersebut tidak hanya mempertemukan pemerintah daerah dan sektor kesehatan, tetapi juga pemerintah kampung, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan agar pelaksanaan program berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
“Melalui forum ini kami ingin memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen yang sama dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria, termasuk mendorong pemanfaatan Dana Desa dan dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memperkuat program kesehatan di tingkat kampung,” katanya.
Ia menjelaskan setiap peserta diminta membawa data mengenai dukungan CSR, kemitraan, serta alokasi Dana Desa yang telah maupun akan digunakan untuk mendukung program PP-ATM. Data tersebut menjadi dasar penyusunan strategi bersama agar pemerintah kampung memiliki perencanaan yang lebih terarah.
Fransiska mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan The Global Fund dalam memperkuat sistem kesehatan di Indonesia, khususnya melalui peningkatan akses layanan kesehatan, penguatan kapasitas tenaga kesehatan, sistem monitoring dan evaluasi, serta perluasan layanan diagnostik.
Menurutnya, forum kemitraan lintas sektor di Paniai diarahkan untuk mendukung target nasional eliminasi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria pada 2030 melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.
Ia menyebut sejumlah target yang ingin dicapai melalui kegiatan itu, antara lain revitalisasi Forum Kemitraan lintas sektor melalui penerbitan Surat Keputusan Pemerintah Daerah, penyusunan komitmen bersama, peningkatan dukungan anggaran desa bagi program PP-ATM, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.
Sebanyak 38 peserta mengikuti kegiatan tersebut yang berasal dari berbagai instansi, mulai dari Pemerintah Kabupaten Paniai, Bappeda Kabupaten Paniai, Dinas Kesehatan, RSUD Paniai, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, tenaga ahli pendamping desa, kepala puskesmas, pemerintah distrik, pemerintah kampung, hingga organisasi mitra.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta menerima materi mengenai kebijakan pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program PP-ATM, sistem monitoring dan evaluasi anggaran, analisis situasi AIDS, TBC, dan Malaria berdasarkan data kesehatan, hingga penyusunan prioritas program di tingkat daerah.
Hari kedua diisi dengan pemaparan materi dari Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Paniai Selpina Pigai mengenai dukungan perencanaan pembangunan daerah terhadap program PP-ATM.
Materi berikutnya disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai, Beni Degei, M.KM, yang memaparkan situasi epidemiologi AIDS, TBC, dan Malaria beserta strategi percepatan penanganannya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Andreas Degei, menjelaskan peluang pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program kesehatan masyarakat, khususnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
Kegiatan ditutup dengan diskusi kelompok yang melibatkan seluruh peserta. Dalam forum tersebut, masing-masing OPD, puskesmas, pemerintah kampung, dan organisasi mitra, termasuk KPA Kabupaten Paniai, memaparkan capaian program, tantangan di lapangan, serta usulan penguatan kolaborasi antarlembaga.
Hasil pembahasan kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai pedoman pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian AIDS, TBC, dan Malaria di Kabupaten Paniai.
Fransiska berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi ruang kolaborasi yang mampu melahirkan aksi nyata hingga tingkat kampung.
“Kolaborasi merupakan kunci keberhasilan. Dengan sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, pemerintah kampung, dan seluruh mitra pembangunan, kami optimistis target eliminasi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Kabupaten Paniai dapat dicapai sesuai target nasional pada tahun 2030,” ujarnya.
