JAYAPURA, JELATANEWSPAPUA.COM — Kematian tragis Irene Sokoy bersama bayi dalam kandungannya menjadi pukulan telak bagi dunia kesehatan Papua. Peristiwa yang diduga terjadi akibat penolakan pelayanan di empat RSUD di Jayapura ini memicu ledakan kemarahan publik yang merembet ke seluruh wilayah Papua.
Tragedi ini bukan sekadar kasus medis, tetapi gambaran nyata dari kegagalan sistemik yang telah berlangsung bertahun-tahun. Empat tahun Otonomi Khusus jilid II berjalan, namun pelayanan kesehatan yang dijanjikan pemerintah justru kian memperlihatkan kehancuran struktural.
Janji-janji peningkatan kualitas layanan kesehatan yang selama ini digembor-gemborkan tidak terlihat di lapangan. Masyarakat menilai bahwa berbagai klaim peningkatan fasilitas, tenaga kesehatan, dan alokasi anggaran Otsus hanyalah retorika yang tidak menyentuh kebutuhan orang Papua yang sedang bertarung mempertahankan hidup.
Emanuel Gobai, S.H., M.H., advokat sekaligus pengurus YLBHI, menilai kasus Irene Sokoy bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi bentuk paling terang kegagalan negara dalam melindungi warganya, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Hal ini ia sampaikan dalam keterangannya yang dikirim pada Senin (24/11).
Ia menegaskan bahwa tragedi ini hanyalah satu dari banyak peristiwa serupa yang tidak pernah disorot media. Menurutnya, di pedalaman Papua banyak mama Papua meninggal diam-diam karena ditolak atau tidak mendapatkan penanganan yang cepat dan layak, namun kasus mereka tidak pernah tercatat secara resmi.
“Negara tahu situasi ini, tetapi membiarkan. Mama Papua mati tanpa suara, dan kita dipaksa menganggapnya sebagai hal biasa,” ujar Emanuel dengan nada tegas. Pernyataan ini menyoroti betapa rendahnya penghormatan negara terhadap keselamatan warga Papua.
Gobai juga menyoroti seriusnya dugaan penolakan pelayanan medis kepada Irene yang sedang hamil dan membutuhkan penanganan segera. Baginya, jika seorang ibu hamil dalam kondisi darurat saja bisa ditolak, maka seluruh mekanisme penggunaan Dana Otsus sektor kesehatan patut diperiksa mulai dari perencanaan hingga realisasinya.
Ia menyebut kematian Irene sebagai bukti telanjang bahwa sistem kesehatan sudah rusak dari akar hingga pucuknya. Empat tahun Otsus jilid II, tetapi masih ada mama Papua yang mati di depan pintu rumah sakit, adalah gambaran lengkap bahwa kebijakan yang dibuat tidak diimplementasikan dengan benar.
Kemarahan publik meledak di berbagai platform media sosial, dengan tagar-tagar solidaritas untuk Irene yang menyebar luas. Warga mempertanyakan ke mana sebenarnya aliran anggaran kesehatan Otsus yang setiap tahun disalurkan dengan jumlah yang sangat besar.
Kondisi di lapangan jauh dari narasi pemerintah. Banyak RSUD di Papua, termasuk yang berada di Jayapura, masih kekurangan tenaga medis, mengalami keterlambatan pelayanan darurat, dan terjebak dalam prosedur birokrasi yang lambat dan tidak manusiawi.
Aktivis HAM menyebut lemahnya pengawasan dan buruknya manajemen kesehatan sebagai akar persoalan yang bertahun-tahun dibiarkan tanpa koreksi signifikan. Mereka menilai bahwa keberanian untuk menolak pasien darurat adalah bukti bahwa mental pelayanan publik telah jatuh pada titik paling rendah.
Keluarga Irene Sokoy bersama kelompok masyarakat sipil menuntut pemerintah menjatuhkan sanksi etik kepada pimpinan RSUD yang diduga melakukan penolakan pelayanan. Mereka juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola rumah sakit, termasuk kemungkinan pergantian pimpinan bila terbukti lalai menjalankan tugas.
“Mama Papua tidak boleh mati sia-sia hanya karena sistem yang ambruk,” tegas perwakilan keluarga. Mereka menyatakan bahwa pejabat yang tidak mampu memastikan pelayanan dasar tidak layak duduk dalam jabatan publik.
Advokat menegaskan bahwa perlindungan terhadap ibu dan anak seharusnya menjadi prioritas utama dalam implementasi Otsus. Namun tragedi Irene justru membongkar klaim keberhasilan pembangunan yang selama ini dipromosikan pejabat pemerintah tanpa data yang jujur.
Di tengah gelombang keprihatinan, solidaritas dari berbagai penjuru Papua terus menguat. Masyarakat meminta pemerintah berhenti mengeluarkan janji kosong dan mulai bekerja secara konkret untuk memastikan tidak ada lagi mama Papua dan bayi yang kehilangan nyawa karena birokrasi dan kelalaian pelayanan.
Bagi banyak orang Papua, Otsus tidak boleh terus menjadi dokumen administratif yang dipamerkan di podium atau dalam laporan tahunan pemerintah. Otsus harus menjadi perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam layanan kesehatan yang cepat, manusiawi, dan berpihak kepada OAP.
Kini bola tanggung jawab ada di tangan pemerintah pusat dan daerah. Publik menunggu langkah-langkah nyata, bukan sekadar belasungkawa yang tidak membawa perubahan apa pun. Jika negara sungguh hadir untuk Papua, maka kasus Irene Sokoy harus menjadi yang terakhir dalam daftar panjang tragedi kesehatan di tanah ini.
