ENAROTALI, JELATANEWSPAPUA.COM – Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa dan mahasiswi asal Kabupaten Paniai dari berbagai kota di Indonesia ditunda dan rencananya akan diganti dengan audiensi bersama Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Paniai, pada Jumat (11/07).
Aksi damai yang menolak pemekaran kabupaten dan keberadaan perusahaan ilegal tersebut awalnya direncanakan berlangsung pada Rabu (09/07). Massa aksi berkumpul di tiga titik, yakni Pelabuhan Aikai, Ujung Bandara Ibumomaida, dan Madi, lalu bergerak menuju Lapangan Karel Gobai.
Koordinator lapangan, Penias Yeimo, mengatakan bahwa sempat terjadi negosiasi antara peserta aksi dan aparat keamanan pada pukul 07.30 WIT. Namun, delapan mahasiswa diamankan oleh aparat dan dibawa ke Polsek Paniai Timur.
“Saat negosiasi dengan TNI-Polri, delapan dari kami ditangkap dan dibawa ke Polsek. Sekitar satu jam kemudian kami dibebaskan,” ujar Yeimo kepada media ini.
Usai pembebasan, para mahasiswa kembali ke titik kumpul di Lapangan Karel Gobai. Tak lama, rombongan Bupati Paniai, Yampit Nawipa, bersama unsur DPRD tiba di lokasi dan menemui massa aksi.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Nawipa meminta agar mahasiswa menyampaikan aspirasi secara formal melalui audiensi.
“Kalau mahasiswa ingin menyampaikan pendapat, silakan buat surat audiensi secara resmi. Hari Jumat, pukul 10.00 WIT, saya tunggu di Kantor Bupati. Kita akan berdiskusi dengan Pemda dan DPRD. Tapi bukan dalam bentuk demo, melainkan dialog terhormat,” kata Yampit Nawipa di hadapan mahasiswa.
Ia juga mengimbau agar mahasiswa hadir dalam pertemuan tersebut dengan berpakaian rapi sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas mereka sebagai kaum intelektual.
Terkait tawaran tersebut, perwakilan mahasiswa menyatakan bahwa keputusan tidak bisa diambil secara langsung di lapangan. Mereka akan membahas secara internal terlebih dahulu.
“Kami satu komando, satu tujuan. Untuk Jumat nanti, kami belum bisa mengambil keputusan sekarang. Kami akan kembali ke sekretariat dan berdiskusi lebih lanjut terkait langkah penyampaian aspirasi ke pemerintah,” jelas salah satu peserta aksi.
Penundaan aksi juga dipengaruhi oleh agenda padat Pemerintah Daerah selama Rabu dan Kamis, sehingga forum dialog baru dapat difasilitasi pada Jumat mendatang.
