SENTANI, JELATANEWSPAPUA.COM – Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP KNPB) menyampaikan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan yang meningkat di Papua akibat operasi militer, konflik bersenjata, dan konflik horizontal.
Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Nasional KNPB Pusat Ogram Wanimbo, dalam Keterangan pers kepada Jelata News Papua, Jumat (28/11).
KNPB menyoroti sejumlah peristiwa tragis yang menimpa warga sipil, termasuk jatuhnya korban jiwa akibat ledakan bom di Yahukimo dan konflik di Kapiraya.
Menyikapi situasi yang memburuk ini, BPP KNPB mengeluarkan 11 poin pernyataan sikap:
1. Mendesak penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengancam kehidupan Orang Asli Papua.
2. Meminta penghentian operasi militer di pemukiman warga sipil.
3. Meminta bantuan lembaga HAM untuk memulangkan pengungsi.
4. Menuntut tanggung jawab negara atas pengungsi internal.
5. Meminta pengembalian fasilitas umum yang digunakan sebagai pos militer.
6. Mendesak penghormatan terhadap hukum humaniter internasional.
7. Menyerukan penyelesaian konflik horizontal di Kapiraya sesuai adat.
8. Mengimbau suku Kei untuk menghargai hak masyarakat adat.
9. Mendesak hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
10. Menuntut akses bagi lembaga HAM internasional.
11. Mengecam penggunaan bom drone oleh aparat militer Indonesia.
