NABIRE, JELATANEWSPAPUA.COM mengapresiasi tren penurunan inflasi di wilayahnya, namun tetap mengingatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk tidak terlena. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Papua Tengah tercatat menurun dari 3,71 persen pada april 2025 menjadi 2,26 persen pada mei 2025.
“Angka ini memang menunjukkan tren yang membaik, tetapi tekanan harga barang dan jasa masih tergolong tinggi. Kita tidak boleh terlena,” ujar Gubernur Meki Nawipa dalam pernyataannya kepada wartawan di Nabire, Kamis (5/6/2025).
Penurunan inflasi ini, menurut Nawipa, menunjukkan hasil dari berbagai kebijakan stabilisasi harga yang telah dilakukan, namun masih ada pekerjaan besar ke depan dalam menjaga kestabilan dan daya beli masyarakat, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis seperti Papua Tengah.
Langkah Strategis Kendalikan Inflasi
Dalam arahannya, Gubernur Nawipa menekankan lima strategi utama yang perlu segera ditindaklanjuti oleh seluruh pemangku kebijakan, yakni:
Penguatan data ketersediaan bahan pokok, agar pemerintah dapat mengambil langkah antisipatif yang cepat dan akurat.
Monitoring harga secara berkala, guna mengidentifikasi potensi gejolak sejak dini.
Distribusi pangan dan logistik yang efisien, karena tantangan geografis Papua Tengah sangat memengaruhi harga barang di lapangan.
Intervensi pasar yang terukur dan tepat sasaran, untuk meredam harga sekaligus menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh.
Penguatan kerja sama antar daerah, demi menjamin pasokan stabil dan menghindari ketimpangan distribusi antarwilayah.
“Inflasi yang terkendali akan menciptakan ekonomi yang stabil. Ekonomi yang stabil menopang pembangunan yang adil dan merata. Dan pembangunan yang adil akan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Papua Tengah,” tegas mantan Bupati Paniai ini.
Peran Strategis TPID dan Kebijakan Terintegrasi
Nawipa juga menekankan pentingnya peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, sebagai simpul koordinasi yang efektif dalam pemantauan harga, penyusunan kebijakan, serta edukasi publik.
“TPID harus aktif, tak boleh hanya menjadi forum simbolis. Edukasi publik soal konsumsi cerdas dan kebijakan berbasis data perlu diperkuat agar masyarakat turut terlibat dalam pengendalian inflasi,” ujar Nawipa.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi, melalui pengendalian anggaran, efisiensi belanja publik, dan sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat, termasuk Bank Indonesia.
Kunci: Koordinasi, Kolaborasi, dan Komitmen
Mengakhiri keterangannya, Gubernur Nawipa menegaskan bahwa pengendalian inflasi adalah tanggung jawab bersama — bukan semata tugas pemerintah daerah atau pusat.
“Pengendalian inflasi adalah tanggung jawab kolektif. Dibutuhkan koordinasi yang erat, kolaborasi yang konkret, dan komitmen yang konsisten dari semua unsur: pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” pungkasnya.
Gubernur pun mengajak seluruh stakeholder menjadikan momentum ini sebagai titik tolak memperkuat sinergi dan merancang langkah-langkah strategis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Papua Tengah.
