JAYAPURA, JELATANEWSPAPUA.COM – Kantor Pusat Komite Nasional Papua Barat [KNPB] yang beralamat di kampung Kambolker, Waena, Kota Jayapura kembali menjadi sasaran tindakan teror, setelah upaya pembakaran pada Januari 2026 silam, kini sebuah bom dijatuhkan menggunakan drone dan meledak di halaman kantor pada Senin [16/03] sekitar pukul 04.16 Waktu Papua.
Kronologi Kejadian Terbaru
Ledakan terjadi pada jarak sekitar 2 meter dari dinding kantor, ketika sebagian besar pengurus dan anggota KNPB sedang tidur di dalam. Suara ledakan yang keras membuat mereka terbangun serta mengejutkan warga sekitar, yang kemudian segera datang ke lokasi untuk memastikan situasi.
Akibat ledakan tersebut, terbentuk lubang di halaman kantor, menimbulkan kepanikan di antara penghuni kantor dan warga, serta berpotensi mengancam keselamatan mereka. Anggota KNPB telah mendokumentasikan lokasi kejadian dan mengumpulkan barang bukti yang ditemukan, antara lain: Besi plat tebal berwarna hitam, Karton, Plakban dan baut kecil.
Teror Sebelumnya pada Januari
Pada Sabtu [17/01] sekitar pukul 03.16 Waktu Papua, kantor yang sama pernah diincar upaya pembakaran oleh orang tak dikenal. Api sempat membakar sebagian dinding kantor sebelum berhasil dipadamkan oleh anggota KNPB. Pelaku melarikan diri menggunakan mobil Avanza warna hitam, meninggalkan barang bukti berupa bekas siraman bensin di dinding, tempat bakar, jerigen, dan plastik hitam.
Dugaan Terkait Pelaku
Berdasarkan pola serangan dan metode yang digunakan, terdapat dugaan kuat bahwa tindakan teror ini dilakukan oleh pihak dengan kemampuan operasional terorganisir. Dugaan ini juga dikaitkan dengan pola serupa yang pernah terjadi pada kantor media JUBI melalui serangan bom Molotov. Hingga saat ini, belum ada penyelidikan resmi yang mengungkap secara jelas identitas pelaku dan motif di balik kedua insiden tersebut.
KNPB menyatakan bahwa serangan menggunakan drone terhadap organisasi sipil merupakan ancaman serius bagi keselamatan warga dan kebebasan berorganisasi di Papua. Mereka menginginkan penyelidikan yang independen, transparan, dan menyeluruh, serta dukungan nasional dan internasional untuk menekan aksi teror dan melindungi aktivis serta organisasi sipil.[*]
