NABIRE, JELATANEWSPAPUA.COM – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan kepengurusan barunya dalam kegiatan yang digelar di Rumah Makan Selera, Jalan Pemuda, Nabire, Senin (16/6). Peluncuran ini menjadi langkah awal penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menekan penyebaran HIV/AIDS di wilayah Papua Tengah.
Acara peluncuran tersebut mengusung tema “Perkuat Kolaborasi, Tingkatkan Solidaritas Menuju Ending AIDS 2030”. Seluruh jajaran pengurus hadir dan menyampaikan komitmennya untuk bekerja maksimal mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
Ketua KPA Papua Tengah, Freny Anouw mengatakan bahwa kepengurusan baru terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan empat divisi teknis yang sudah terbentuk lengkap.
“Ini momentum strategis untuk menata kembali kerja kelembagaan KPA agar lebih terarah dan menyentuh langsung kebutuhan di lapangan,” ujar Freny kepada JELATANEWSPAPUA.COM.
Ia menambahkan, KPA telah menyusun sejumlah agenda prioritas, salah satunya Rapat Kerja Daerah (Rakerda) bersama KPA kabupaten/kota. Tujuannya untuk menyamakan langkah kerja dan mencegah program yang tumpang tindih antarwilayah.
KPA Papua Tengah juga menargetkan sosialisasi secara luas di sekolah-sekolah, rumah ibadah, tempat hiburan, hingga kantor pemerintahan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya HIV/AIDS.
Selain itu, akan digencarkan pemeriksaan HIV/AIDS massal di berbagai tempat, sebagai bagian dari strategi deteksi dini dan pengendalian kasus baru di Papua Tengah.
“Kunci dari semua ini adalah kolaborasi. Kita akan menggandeng berbagai mitra seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, FKUB, Dukcapil, dan tokoh-tokoh agama serta masyarakat,” jelasnya.
Pendekatan komunitas juga menjadi prioritas. KPA ingin keterlibatan aktif masyarakat hingga ke tingkat kampung dan keluarga untuk memperkuat upaya edukasi serta pencegahan HIV/AIDS.
Dengan peluncuran kepengurusan ini, KPA Provinsi Papua Tengah mempertegas komitmen untuk mendukung target global Ending AIDS 2030. Kerja sama semua pihak dinilai menjadi kunci utama dalam memutus rantai penyebaran HIV/AIDS di Tanah Papua.
