NABIRE, JELATANEWSPAPUA.COM – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) membantah klaim militer Indonesia yang menyebut Oner Mirip sebagai anggota kelompok bersenjata. Dalam siaran pers resmi yang dirilis pada Jumat (18/07), TPNPB menegaskan bahwa korban adalah seorang pelajar yang tidak memiliki keterkaitan dengan kelompok tersebut.
Penembakan terhadap Oner Mirip terjadi pada Kamis (17/07) sekitar pukul 19.00 WIT di Pos Militer Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Menurut pihak militer, Oner diduga merupakan anggota TPNPB karena mengenakan pakaian bergambar Bintang Fajar dan simbol Papua New Guinea.
Namun, pernyataan tersebut dibantah keras oleh TPNPB. Melalui keterangan tertulisnya, Komandan Batalion Dula TPNPB, Mayor Aibon Kogoya, mengatakan bahwa Oner Mirip bukan bagian dari pasukannya.
“Korban masih berstatus pelajar. Ia tidak membawa senjata dan tidak memberikan ancaman kepada aparat,” kata Aibon dalam laporannya dari medan perang, yang dikirim ke Markas Pusat TPNPB melalui pesan singkat.
TPNPB mengecam keras tindakan penembakan tersebut dan menyebutnya sebagai kekerasan terhadap warga sipil. Mereka menyatakan bahwa tuduhan aparat militer terhadap masyarakat sipil yang tidak bersenjata telah terjadi berulang kali.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Brigadir Jenderal Undius Kogoya, Panglima Kodap VIII Intan Jaya. Ia menyebut insiden tersebut sebagai bentuk pelanggaran HAM yang harus dikutuk secara luas.
“Militer Indonesia tidak mampu menghadapi kami secara terbuka di medan tempur. Maka mereka menargetkan warga sipil dan menuduh mereka sebagai anggota TPNPB,” ujar Undius dalam pernyataan terpisah.
Siaran pers tersebut juga menyoroti dugaan bahwa kekerasan terhadap warga sipil berkaitan dengan kepentingan ekonomi di wilayah Intan Jaya. TPNPB menduga penembakan ini bagian dari strategi untuk membuka ruang eksploitasi tambang emas Blok Wabu.
Manajemen TPNPB menilai bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hanya melakukan pencitraan terkait penanganan isu HAM di Papua. Menurut mereka, pengiriman utusan khusus ke Papua belum membawa perubahan signifikan.
“Pelanggaran HAM terhadap orang Papua masih terus berlangsung. Pemerintah hanya mencoba menenangkan opini internasional tanpa menyelesaikan akar persoalan,” bunyi pernyataan tersebut.
TPNPB juga menolak keras setiap bentuk keterlibatan pihak mana pun dalam mendukung eksploitasi sumber daya alam di Papua tanpa persetujuan rakyat adat. Mereka menyatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat.
“Jika ada pejabat, tokoh masyarakat, atau bahkan warga sipil yang ikut mendukung proyek eksploitasi di Blok Wabu, kami siap mengambil langkah eksekusi,” kata mereka.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom, dalam konferensi pers virtual yang digelar pada Jumat malam. Ia menegaskan bahwa peristiwa penembakan Oner Mirip harus dipahami sebagai bagian dari krisis kemanusiaan di Papua.
Siaran pers itu juga diteken langsung oleh jajaran petinggi TPNPB-OPM, termasuk Panglima Tertinggi Jenderal Goliat Tabuni, Wakil Panglima Letjen Melkisedek Awom, Kepala Staf Umum Mayjen Terianus Satto, dan Komandan Operasi Umum Mayjen Lekagak Telenggen.
TPNPB menyerukan kepada masyarakat internasional, termasuk PBB dan lembaga hak asasi manusia global, untuk segera mengambil tindakan dan melakukan investigasi independen atas kejadian tersebut.
“Dunia tidak boleh diam. Warga sipil terus menjadi korban dalam konflik bersenjata di Papua, dan ini harus dihentikan,” tegas Sebby.
