DOGIYAI, JELATANEWSPAPUA.COM – Rencana pembentukan Daerah Otonom Baru [DOB] Mapia Raya di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa.
Pada sabtu, 19 juli 2025, mereka menyerahkan Aspirasi Penolakan DOB Mapia Raya kepada DPRD Kabupaten Dogiyai, dalam sebuah pertemuan yang digelar di Aula Gereja Katolik Idakebo.
Dalam pantauan awak media ini, Yohanes Degei, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Dogiyai yang membidangi pemerintahan, Hukum, dan HAM, langsung menerima Dokumen Aspirasi dari Perwakilan Massa.
“Hari ini saya menerima aspirasi dari Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai. Sebagai anggota DPRD, saya bertanggung jawab untuk menindaklanjuti aspirasi ini kepada atasan kami hingga ke tingkat DPR RI di Jakarta,” ujar Degei.
Ia menambahkan bahwa dalam waktu dekat DPRD Dogiyai akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengawal aspirasi tersebut ke DPR Provinsi Papua Tengah hingga ke DPR RI di Senayan, Jakarta.
“Pansus akan segera dibentuk dan berangkat untuk membawa aspirasi rakyat ini ke tingkat yang lebih tinggi,” jelasnya.
Mahasiswa Tegaskan Pemekaran DOB Berpotensi Rusak Kehidupan Rakyat
Sementara itu, Yulianus Tagi, Koordinator Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai, menyampaikan bahwa pemekaran DOB Mapia Raya dianggap akan membawa dampak buruk bagi masyarakat.
“Kami bukan turun aksi untuk berkompromi, tetapi sebagai agen kontrol kami ingin menyampaikan bahwa pemekaran DOB ini memiliki dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Dogiyai,” tegasnya.
Yulianus yang berasal dari Kota Studi Jayapura menilai bahwa pemekaran bukanlah solusi pemerataan pembangunan, melainkan justru dapat menjadi alat perusak Lingkungan dan Pemusnahan kehidupan Rakyat asli.
“Mahasiswa telah berdiskusi secara internal dan publik di kota studi masing-masing, dan kami menilai wacana pemekaran sangat membahayakan. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah daerah dan DPRD segera mencabut surat rencana pemekaran tersebut,” tandasnya.
Solidaritas pelajar dan mahasiswa Dogiyai pun menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal aspirasi ini hingga ke tingkat pusat demi menjaga hak hidup Masyarakat dan Kelestarian Tanah Adat mereka.
