WAMENA, JELATANEWSPAPUA.COM — Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi pengungsi internal di Distrik Melagi, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hesegem, pada 23 November 2025.
Pengungsi yang berasal dari Kampung Wunabunggu terpaksa meninggalkan kampung mereka sejak 5 Oktober 2025 akibat situasi keamanan, dan kini menetap sementara di Kampung Yigemili. Dalam kunjungan tersebut, tim YKKMP mengikuti ibadah bersama jemaat Gereja Baptis Wilayah Melagi, sekaligus mendengarkan keluhan dan harapan masyarakat pengungsi.
“Kami lapar, kami mau pulang”
Seorang hamba Tuhan yang meminta namanya tidak dipublikasikan mengungkapkan bahwa setelah pemasangan baliho berisi Prinsip Hak-hak Masyarakat Sipil menurut Hukum Humaniter Internasional (HHI), situasi di kampung mulai terasa lebih aman. Ia juga menyampaikan bahwa TNI telah mempersilakan warga untuk kembali beraktivitas di kampung.
Namun, para pengungsi belum berani pulang tanpa adanya kesepakatan yang jelas antara pemerintah kabupaten, pihak Gereja, dan seluruh pemangku kepentingan terkait jaminan keamanan serta masa depan mereka setelah kembali.
“Kami butuh kesepakatan dulu. Selain itu, Gereja kami di kampung masih kosong sejak kejadian 5 Oktober. Kami tidak ingin kembali tanpa kepastian,” ujarnya.
Para pengungsi juga melaporkan kekurangan makanan selama berada di lokasi pengungsian.
Seruan YKKMP: Pemerintah Harus Bertindak Serius
Theo Hesegem menegaskan bahwa penanganan pengungsi tidak boleh dibiarkan tanpa koordinasi. Ia menekankan pentingnya langkah terpadu dalam proses pemulangan, terutama karena kondisi tanaman dan kebun milik warga sudah rusak akibat ditinggalkan terlalu lama dan dimakan babi peliharaan.
“Masalah pengungsi bukan urusan politik. Ini urusan kemanusiaan. Pemerintah wajib hadir dan memastikan masyarakat bisa pulang dengan rasa aman,” tegas Theo.
Menurutnya, ketidakseriusan menangani pengungsi hanya akan memperparah kondisi sosial, termasuk kekosongan rumah-rumah ibadah yang selama ini menjadi pusat kegiatan masyarakat.
Dalam ibadah di Gereja Baptis jemaat Mbu, para gembala dan pendeta menyampaikan terima kasih kepada YKKMP atas pemasangan baliho hak-hak sipil dan penyampaian pernyataan masyarakat Melagi. Mereka menilai keberadaan baliho tersebut memberikan rasa aman bagi warga.
“Kami merasa sedikit lega setelah baliho itu dipasang. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kampus,” ujar salah satu pemimpin jemaat.
Dalam kunjungan tersebut, YKKMP juga menyerahkan bantuan kepada para pengungsi.
Pemulangan Menunggu Kesepakatan Bersama
Theo menegaskan bahwa pemulangan hanya bisa dilakukan melalui kesepakatan semua pihak: pengungsi, pemerintah daerah, tokoh Gereja, tokoh masyarakat, intelektual, tokoh pemuda, serta unsur TNI/Polri.
“Kita tidak ingin ada korban susulan atau penangkapan setelah pengungsi kembali. Identitas dua korban sebelumnya saja belum diserahkan kepada keluarga. Maka kesepakatan bersama itu wajib,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya rehabilitasi total rumah-rumah yang dibakar serta kebun masyarakat yang rusak sebelum pengungsi kembali.
“Kalau ada kesepakatan, kami siap mengantar masyarakat kembali ke kampung mereka untuk beraktivitas dengan bebas tanpa rasa takut,” tutupnya.
