JAYAPURA, JELATANEWSPAPUA.COM – Forum Independen Mahasiswa West Papua atau Forum Independen Mahasiswa West Papua korwil Jayapura kembali menyatakan sikap tegas dalam aksi mimbar bebas yang digelar di Jayapura, Senin (11/5/2026) siang tadi,
Aksi ini bisu yang dilakukan FIM-WP dalam rangka menyikapi situasi kemanusiaan yang terjadi di Dogiyai dan sejumlah wilayah di Papua. Dalam aksi ini, massa aksi menyoroti rentetan kasus penembakan warga sipil yang terjadi sejak akhir Maret 2026 hingga Mei 2026 di Kabupaten Dogiyai. Mereka menilai situasi tersebut sebagai bentuk krisis kemanusiaan yang terus berulang.
“Dogiyai kembali berdarah. Kabar duka mendalam menggema di seluruh tanah Papua sejak akhir Maret hingga kini,” demikian pernyataan yang disampaikan dalam mimbar bebas, dipetik media JNP.
Lebih lanjut, FIM-WP menyebut lima warga sipil yang meninggal dunia dalam rentetan insiden penembakan, yakni Siprianus Kibakoto, Yulita Pigai, Martinus Yobe, Angkian Edowai, dan Ferdinan Auwe. Selain itu, massa aksi juga menyoroti meninggalnya seorang pelajar SMA Negeri 2 Dogiyai bernama Nopison Tebay (17).
“Di usia yang seharusnya masih punya harapan dan cita-cita masa depan, ia justru menjadi korban kekerasan bersenjata,” ujar salah satu orator dalam aksi.
Dalam pernyataannya, FIM-WP menuding aparat militer dan kepolisian Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas berbagai tindakan kekerasan yang terjadi di Papua. Mereka menyebut operasi keamanan yang berlangsung telah menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat sipil.
“Ini bukan soal keamanan, tetapi bukti penjajahan dan kejahatan kemanusiaan yang sistematis,” tegasnya.
Melalui aksi tersebut, FIM-WP juga menyampaikan tujuh poin tuntutan politik dan kemanusiaan, di antaranya penghentian operasi militer di Papua, penarikan aparat non-organik, penghentian proyek strategis nasional (PSN), penutupan investasi asing yang dianggap mengeksploitasi sumber daya alam Papua, hingga tuntutan pemberian hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.
Selain itu, mereka mendesak pemerintah segera mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Dogiyai, Puncak, Maybrat, Timika, Intan Jaya, Nduga, Yahukimo, Asmat, Boven Digul, dan Yotefa Jayapura.
FIM-WP juga mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah pusat. Mereka menyatakan akan melakukan mobilisasi massa secara besar-besaran apabila kekerasan bersenjata di Papua terus terjadi.
“Jika kekerasan militer terus terjadi, maka FIM-WP akan mobilisasi besar-besaran, turun ke Nabire dan melumpuhkan seluruh sektor,” tutupnya.
