Oleh: Marius Goo S.S., M.Fil
Pengantar
Istilah “Papua bukan Tanah Kosong” yang awalnya disampaikan oleh Pastor Fransisku Lisaut OFM., dan selanjutnya diangkat oleh Justice, Peace and Integrityof Creation (JPIC) Papua dalam buku Memoriam Passionis tahun 2018 menjadi ringkasan dari seluruh perampasan atas tanah adat di Papua. Sering orang Papua melihat transmigrasi sebagai marginalisasi terhadap orang Papua sendiri. Bagaimana dengan transmigrasi besar-besaran yang dilakukan ke Papua? Apakah transmigari membawa berkat atau malapetaka bagi orang Papua dengan kenyataan Propinsi-Propinsi di Papua menjadi termiskin di Indonsia? Hal ini menjadi keprihatinan dan sekaligus perhatian dalam tulisan ini.
Transmigari Ke Papua
Baca Juga: Orang Papua Tidak Memberikan Hak Kesulungan Kepada Orang Lain
Banyak penduduk dunia, secara khusus wilayah lain seluruh Indonesia trasmigrasi ke Papua baik dalam program nasional (transimigrasi besar-besaran), maupun masing-masing keluaga atau kelompok tertentu (transmigrasi individual). Latar belakang pemikiran para transmigran tentu karena “Papua kaya juga tentu tanah kosong”. Apakah Papua tanah kosong? Apakah Papua tanah kaya? Pertanyaan ini akan dibahas di bagian bawah. Namun, berkaitan dengan transmigrasi di Papua berskala internasional dengan tujuan eksploitasi lingkungan alam Papua melalui perusahaan-perusahaan asing, transmigrasi skala nasional dengan alasan pemerataan penduduk dan pembangunan, dan transmigrasi individual demi memenuhi kebutuhan tertentu telah membuat orang Papua tersesak dan tak bernafas lega. Karena itu, transmigrasi dapat dinilai bahwa bukan menjadi berkat, melainkan menjadi kutukan terhadap orang Papua.
Baca Juga: Musa Boma: DOB di Papua Bukan Solusi, Tapi Ancaman Terhadap Rakyat Papua
Transmigrasi ke Papua berlangsung sejak tahun 1964 sampai tahun 1999 dengan data terakhir 78.000 KK. Namun, pasca diberlakukan UU Otsus No. 21 Tahun 2001 program transmigrasi yang bersifat nasioal sementara terhenti, kalaupun secara pribadi-pribadi dan keluarga sedang berbondong-bondong ke Papua. Kedatangan orang luar ke Papua baik melalui transmigrasi laut, darat maupun udara secara massif terjadi hampir setiap hari.
Baca Juga: Pendekatan Pembelajaran Mendalam Ala Papua
Di seluruh tanah Papua, terlebih di bagian perkotaan hampir dipenuhi dengan manusia-manusia dengan wajah baru. Kehadiran orang baru di Papua dengan alasan mencari pekerjaan di Propinsi dan Kabupaten/Kota yang baru dimekarkan. Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi peluang bagi orang luar datang ke Papua.
DOB baru membuka peluang untuk orang luar masuk ke Papua. Padahal tidak ada tanah kosong di Papua. Tanah Papua memiliki pemilik dan terbagi-bagi dalam suku, marga dan klen-klen. Istilah Papua tanah kosong dan karena itu harus diisi adalah bahasa kolonialisasi untuk merampas tanah-tanah adat dan hak-hak orang Papua.
Pemekaran baru di Papua sering tanpa melihat kondisi real di lapangan. Banyak keganjalan, kekurangan dan sekaligus tidak memenuhi syarat pemekaran, namun dipaksakan. Dikatakan pemaksaan karena saat ini orang Papua belum siap secara mental, intelektual, juga lain-lainnya. Sumber Daya Manusia (SDM) Papua belum siap dan disiapkan untuk mengelolah Sumber Daya Alam (SDA). Dalam ketidaksiapan ini pemekaran Propinsi dan Kebupate/Kota di Papua secara gencar diberikan secara paksa, sehingga orang menjadi bingung: harus buat apa? Tindakan apa yang harus diambil dan bagaimana mengelolah SDA?
Kenyataan Kemiskinan Di Papua
Baca Juga: Rasisme Dimusuhi Allah Dan Manusia
Tanah atau alam Papua memang kaya dan bukan berarti karena kaya tanpa hati dan kepedulian merusaknya. Pendekatan terhadap alam Papua yang kaya perlu melibatkan rasa empati dan tanggung jawab. Orang Papua mempunyai rasa cinta, hormat dan bakti pada alam secara turun-temurun sejak nenek-moyang. Relasi antara manusia dan alam pun seperti uang logam bersebelahan, saling membutuhkan dan tidak bisa saling meniadakan, kalaupun “alam tidak butuh manusia”: bahwa tanpa manusia alam tetap akan ada, namun manusia tidak akan pernah hidup tanpa alam.
Dalam kekayaan alam yang melimpah, manusia Papua menjadi miskin di tanah sendiri. Alam Papua bukan dikelolah oleh orang Papua, tapi orang Papua diperalat dan dibodohi oleh kau oligargi, kapitalis dan imperialis yang hanya membutuhkan “emas Papua, bukan mas Papua” sebagaimana di sampaikan oleh P. DR. Nelles K. Tebai Pr., dalam suatu kesempatan dialog interaktif. Orang Papua ditipu dengan janji-janji manis, orang Papua menjadi bonekanya kaum kapitalis, kolonialis, oligarki dan imperialis.
Baca Juga: Kepulan Asap Duka di Ilaga, Puncak Papua
Orang Papua menjadi miskin dalam kekayaan alam yang melimpah. Propinsi-propinsi di Indonesia, semua Propinsi di Papua menduduki urutan pertama termiskin. Melalui data Artificial Inteligence (AI) yang diunduh tanggal 07 Agustus 2025, Propinsi termiskin di Indonesia berdasarkan data terakhir, adalah Papua, dengan Presentase kemiskinan tertinggi.
Papua dikatakan Propinsi termiskin di Indonesia, namun ada saja Propinsi lain di Indonesia yang datang ke Papua, yang notabene mereka juga miskin. Akhirnya, kemiskinan di Papua makin meningkat dan sangat parah. Kehadiran orang luar ke Papua juga karena dinas-dinas berwenang, terlebih Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, juga Dinas Kependudukan (Dukcapil) tidak tegas dan ketat membuat peraturan pembatasan orang baru yang masuk. Dinas-dinas ini secara gampangan memberikan surat domisili atau bahkan KTP kepada orang baru sekalipun tidak berkepentingan di Papua.
Di tanah Papua seolah menjadi tempat penampungan manusia sampah. Karena di tempat asal tidak dipakai (digunakan), dibuang ke Papua untuk mencari kerja. Di sini, tanah Papua seolah tempat sampah untuk menampung manusia-manusia tidak berguna dan terutama miskin untuk memperburuk situasi kemiskinan Papua yang dimiskinkan oleh sistem dan kebijakan yang terstruktur. Otsus yang memiliki gigih untuk memperkaya (mensejahterakan) orang Papua pun, telah gagal dan tidak berhasil, sebab di era otsus kemiskinan di Papua makin meningkat secara drastis.
Penutup
Baca Juga: TPNPB Ancam Serang Militer RI, Protes Pengambilalihan Bandara Bilogai di Intan Jaya
Kemiskinan di Papua tidak bisa diperbaiki atau dibrantas dengan transmigrasi. Bahkan transmigrasi ke Papua makin meningkatkan kemiskinan lebih parah dan tidak manusiawi. Transmigrasi dapat dinilai sebagai kebijakan negara untuk memiskinkan orang Papua di atas tanahnya yang kaya. Pemekaran dilakukan sebagai jalan untuk memasukan orang luar untuk makin memperburuk situasi penderitaan dan kemiskinan di Papua. Demi kesejahteraan, kemanusiaan dan kehidupan, negara hentikan transmigrasi dan pemekaran di atas tanah Papua.
Penulis adalah Dosen STK “Touye Paapaa” Deiyai, Keuskupan Timika
