DOGIYAI, JELATANEWSPAPUA.COM – Wacana dan realisasi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua kembali menuai kritik. Kali ini, suara keras datang dari Musa Boma, seorang tokoh pemuda Papua Tengah yang dikenal vokal dalam isu kemanusiaan dan lingkungan hidup.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi JNP, Musa menyebut DOB justru Mempersempit Ruang Gerak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
“Semua pembentukan DOB ini dirancang oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan ada kepentingan tertentu dibalik itu,” tegasnya Musa dalam pernyataannya, Jumat (6/6/2025).
Musa menilai, upaya pemekaran wilayah yang masif ini tidak lahir dari kebutuhan rakyat, melainkan strategi politik dan keamanan yang menguntungkan elit di Jakarta dan investor luar.
Lebih jauh, Musa menyoroti kondisi Provinsi Papua Tengah yang baru terbentuk, namun menurutnya belum memiliki infrastruktur dasar yang memadai.
“Usia Provinsi Papua Tengah ini ibarat bayi yang baru lahir. Kantor pemerintahan saja belum berdiri, tapi DOB sudah dimekarkan ke mana-mana. Ini lucu dan tidak masuk akal,” kritiknya, menyentil kepemimpinan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa.
Musa mendesak agar pembangunan yang menyentuh kebutuhan rakyat seperti jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan lebih diprioritaskan ketimbang memperbanyak wilayah administratif.
“Gubernur seharusnya lebih dulu membangun infrastruktur publik yang masih terbengkalai, bukan justru mendukung penambahan DOB yang menyisakan tanda tanya besar,” katanya.
Dalam kritiknya yang lebih tajam, Musa menyebut bahwa DOB adalah Pintu Masuk Genosida, Ekosida, dan penjajahan ekonomi terhadap rakyat Papua oleh pihak luar.
“Jika kita tidak mencabut proposal-proposal DOB dari Komisi II DPR RI, maka hutan akan hilang, manusia akan terpinggirkan, dan semua sumber daya akan dikeruk oleh mereka yang bukan pemilik sah tanah ini,” ujar Musa.
Ia menegaskan, pembentukan DOB bukanlah solusi damai atau pembangunan berkeadilan di Papua, melainkan strategi sistematis yang membuat rakyat Papua semakin termarjinalkan di tanah mereka sendiri.
“Jakarta punya tujuan terselubung. Mereka ingin rakyat Papua tersingkir, sementara kekuatan militer dikerahkan untuk melindungi investasi dan kepentingan para kapitalis yang mengincar sumber daya alam di atas tanah, dalam hutan, maupun di laut Papua,” tambahnya.
Musa mengajak semua elemen masyarakat Papua, khususnya generasi muda dan kelompok adat, untuk bersatu dan menolak DOB yang dianggap merusak kedaulatan, hak ulayat, dan masa depan lingkungan Papua.
“Jika kita diam, maka kita akan kehilangan semuanya: tanah, hutan, bahkan hidup kita sebagai manusia Papua. Ini bukan sekadar isu birokrasi, tapi soal keberlangsungan hidup bangsa Papua,” pungkasnya.
