Nabire, JELATANEWSPAPUA.COM – Tim Peduli Pencaker Kode R menyampaikan sikap dan perjuangan kami sebagai bagian dari CASN Orang Asli Papua (OAP) yang jatuh pada Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam penerimaan CASN Tahun 2024. Berdasarkan sistem pengkodean sesuai PP Kemenpan RB No. 350 tentang Pengkodean pada Penerimaan Formasi CASN 2024, Kode R merupakan kekhususan bagi peserta di wilayah Papua.
Peserta dengan Kode R adalah mereka yang memenuhi nilai terbaik (passing grade) pada SKD namun tidak melanjutkan ke tahap SKB. Dengan demikian, Kode R bukan berarti gugur, tetapi bersifat “gagal sementara” dan masih memiliki harapan.
Ketua Korlap Umum Kode R, Yusak Nawipa, S.IP mengatakan sejak November 2024, Tim Pencaker Kode R dibentuk sebagai wadah perjuangan untuk menyuarakan hak-hak OAP, khususnya di Papua Tengah.
“Kami merasa kecewa dengan hasil tes CASN yang dikeluarkan BKD Papua Tengah. Kami menilai pemerintah belum menunjukkan keberpihakan nyata terhadap tenaga kerja asli Papua, padahal DOB (Daerah Otonomi Baru) lahir salah satunya untuk memberi ruang lebih luas bagi anak-anak asli Papua.” Tukasnya saat konferensi pers yang berlangsung di halaman kantor BKDSDM Provinsi Papua Tengah Pada Jumat (12/09) Siang.
Dalam perjalanan, jelas Nawipa, pihaknya telah menempuh berbagai mekanisme sesuai aturan: Aksi damai di kantor BKPSDM, DPR Papua Tengah, MRP, Kantor Gubernur Audiensi dengan Kemenpan RB, BKN Pusat, DPD RI, Wakil Gubernur, hingga Gubernur Papua Tengah.
“Kami juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur Papua Tengah atas kesalahpahaman saat pertemuan pada 15 Juli 2025,” pinta Nawipa tanpa mengatakan maksud kesalahpahaman tersebut kepada wartawan.
Pihaknya berharap pemerintah pusat maupun daerah: Pertama, Memprioritaskan pencaker Kode R dalam setiap rekrutmen berikutnya, baik K2, PPPK, Database maupun CASN 2025.
Kedua, Menjalankan amanat UU Otonomi Khusus yang mengatur 80% formasi untuk OAP dan 20% Non-OAP, bahkan diperkuat oleh SE Gubernur Papua Tengah No. 800.1/146-2/SET dengan komposisi 90% OAP dan 10% Non-OAP.
Mereka juga mengharapkan agar menjadikan perjuangan Kode R sebagai momentum untuk mengurangi pengangguran dan membuka ruang yang lebih adil bagi anak-anak asli Papua Tengah.
“Perjuangan ini telah berlangsung 11 bulan, dan kami menegaskan bahwa Kode R adalah anak-anak asli Papua yang bersuara di atas negerinya sendiri. Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah penyelamatan agar perjuangan ini tidak sia-sia, serta menjaga antisipasi agar aspirasi OAP benar-benar dihargai.” Tutup Nawipa.
