LANI JAYA, JELATANEWSPAPUA.COM – Tim Kemanusiaan yang dipimpin oleh Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) sekaligus Pembela HAM Papua, Theo Hesegem, mengungkap dugaan serius tentang penghilangan paksa terhadap dua warga sipil di Distrik Melagi, Kabupaten Lanny Jaya, serta kondisi mengenaskan ribuan pengungsi internal yang kini hidup tanpa akses dasar dan bantuan kemanusiaan.
Dalam laporan resmi yang diterima redaksi, disebutkan bahwa pada 5 Oktober 2025, aparat TNI non-organik melakukan operasi gabungan melalui udara dan darat di Kampung Yigemili, Distrik Melagi. Dua warga dilaporkan hilang dalam operasi tersebut: Yoban Kine Wenda (60 tahun) – warga sipil, Wiringga Walia Wenda (23 tahun) – diduga anggota TPNPB kelompok Puron Wenda.
Pencarian Korban oleh Tim Kemanusiaan
Pada 31 Oktober 2025, Tim Kemanusiaan YKKMP melakukan pencarian jasad kedua korban. Pencarian berlangsung selama dua jam di lokasi kejadian, namun tim tidak menemukan hasil. Sebelumnya, keluarga korban telah berupaya mencari dua kali, namun harus terlebih dahulu melapor ke pos TNI setempat yang baru didirikan di Melagi.
TNI memberi waktu hanya tiga jam kepada keluarga untuk mencari korban, sementara jarak tempuh dari pengungsian ke lokasi kejadian memakan waktu sekitar satu jam. Menurut Theo Hesegem, pencarian dilakukan untuk menghormati tradisi dan nilai adat masyarakat Papua.
“Secara adat, korban hilang tanpa diketahui dan tanpa dibakar oleh keluarga akan menjadi masalah besar. Karena itu, keluarga meminta kami membantu melakukan pencarian,” jelas Theo.
Pemasangan Baliho dan Simbol Kemanusiaan
Selain pencarian korban, tim juga memasang dua baliho berisi prinsip dasar hak-hak masyarakat sipil berdasarkan hukum humaniter internasional, serta pernyataan masyarakat Melagi. Pemasangan dilakukan di lokasi kejadian dan di ujung jalan Kampung Unabuggu, bersama bendera YKKMP dan bendera Hak Asasi Manusia (Human Rights).
Sebelumnya, YKKMP telah mengirim surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai pemberitahuan kegiatan kemanusiaan ini dan tembusannya juga dikirim kepada TNI yang beroperasi di lapangan. Tujuannya agar aparat mengetahui kegiatan tersebut untuk meminimalisir risiko korban sipil di daerah konflik bersenjata.
Koordinasi dengan Pihak TNI
Sebelum menuju lokasi, tim kemanusiaan berkoordinasi dengan Pos Satgas TNI 408 di Distrik Melagi. Theo Hesegem menyampaikan maksud kedatangan tim untuk pencarian korban, dan komandan Satgas memberi izin.
“Kami minta agar daerah pencarian disterilkan supaya proses berjalan aman,” ujar Ketua Forum Pemberantasan Minuman Keras dan Narkoba Provinsi Papua Pegunungan ini.
Namun di sisi lain, tim mendapati fakta bahwa sebanyak 25 rumah tradisional (honai) warga dirusak saat operasi militer berlangsung, satu rumah dibakar, dan tiga rumah beratap seng dirusak. Saat kejadian, semua rumah kosong karena warga telah mengungsi ke Kampung Wuyukwi.
Kondisi Pengungsi: Kelaparan dan Trauma
Usai pencarian, tim bertemu para pengungsi di Kampung Wuyukwi sekitar pukul 15.10 WIT. Salah satu warga pengungsi mengaku kehabisan bahan makanan.
“Kami hanya punya lima kilo beras, itu pun hanya cukup untuk anak-anak. Kami sudah tidak bisa bertahan di pengungsian,” ujar salah seorang warga.
Warga juga menyatakan keinginan kembali ke rumah, namun masih takut karena keberadaan aparat militer di wilayah Unabuggu. Mereka mengaku sedikit lega setelah pemasangan baliho oleh YKKMP yang dianggap memberikan rasa aman.
“Kami bebas sedikit, ada harapan setelah bapak Theo pasang baliho. Tapi kami harap pemerintah bantu kami,” tambah warga tersebut.
Pemerintah Daerah Dinilai Pasif
Theo Hesegem menyoroti ketidakpedulian Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya terhadap ribuan pengungsi internal. Menurutnya, sejak peristiwa operasi militer pada 5–6 Oktober 2025, sekitar 2.000 jiwa terpaksa mengungsi, namun belum ada penanganan nyata.
L
“Pengungsi ini bukan TPNPB. Mereka masyarakat sipil yang menjadi korban operasi militer. Pemerintah daerah seharusnya aktif menangani mereka atas nama kemanusiaan,” tegas Theo Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP).
Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab terhadap pengungsi merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah daerah, termasuk rehabilitasi rumah, kebun, serta akses dasar masyarakat.
Layanan Publik Lumpuh Total
Selain kehilangan tempat tinggal, masyarakat juga kehilangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ruang sosial. Sekolah dan fasilitas kesehatan tidak beroperasi, sementara perekonomian lumpuh akibat ketakutan dan trauma masyarakat.
“Pemerintah jangan melihat dengan kaca mata politik. Setelah kejadian, semua aktivitas berhenti. Ini krisis kemanusiaan yang butuh respon cepat,” ujar Theo Hesegem Pembela HAM Papua ini.
Theo menyampaikan rencana untuk melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya guna membahas pemulangan pengungsi. Ia juga berencana menyurat kembali kepada Presiden RI sebagai panglima tertinggi agar pemerintah pusat mengetahui situasi kemanusiaan di Lanny Jaya.
Rekomendasi Tim Kemanusiaan YKKMP:
Petama, TNI diminta mengembalikan dua korban hilang: Yoban Kine Wenda (60) dan Wiringga Walia Wenda (23).
Kedua, Pemerintah segera menangani kebutuhan dasar pengungsi dan memastikan pemulangan yang aman ke rumah masing-masing.
ketiga, Pemerintah daerah mengaktifkan kembali layanan pendidikan dan kesehatan di Distrik Melagi. (*)
