NABIRE,JELATANEWSPAPUA.COM — Pemuda Katolik (PK) Komda Papua Tengah mendesak Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, dan Menteri Hukum dan HAM, Natalis Pigai, untuk segera mengambil langkah nyata dalam menangani krisis kemanusiaan yang masih terjadi di Kabupaten Intan Jaya.
Menurut PK Komda Papua Tengah, situasi keamanan di wilayah tersebut belum kondusif dan telah menelan banyak korban jiwa, masyarakata sipil, karena terjadi perlawanan antara anggota TPNPB dan aparat TNI dan Polri. Ribuan warga terpaksa mengungsi, meninggalkan kampung halaman dan tanah leluhur mereka demi menyelamatkan diri.
Ketua PK Komda Papua Tengah, Tino Mote, mengatakan bahwa Gubernur dan Menteri HAM perlu segera memediasi pihak-pihak yang bertikai untuk menghentikan kekerasan di Intan Jaya dan memulihkan kehidupan warga.
“Indikator kemajuan Papua Tengah juga ada di Kabupaten Intan Jaya, selain kabupaten lain di wilayah ini. Selagi Intan Jaya belum aman, maka Papua Tengah juga belum aman,” ujar Tino Mote dalam keterangan tertulis yang diterima jelatanewspapua.com, Selasa (28/10).
Mote menilai, pemerintah provinsi selama ini terlalu lamban dan terkesan mengabaikan penderitaan para pengungsi. Ia menegaskan bahwa Gubernur Papua Tengah seharusnya sudah membentuk Tim Kemanusiaan Papua Tengah untuk melakukan langkah-langkah mitigasi konflik dan penanganan menyeluruh bagi masyarakat di daerah-daerah terdampak.
Menurutnya, bantuan kemanusiaan tidak seharusnya berhenti pada pembagian bahan makanan semata. Lebih dari itu, pemerintah perlu menjamin keamanan individu dan umum masyarakat, hak beribadah, akses kesehatan, serta pendidikan bagi anak-anak pengungsi yang kini hidup dalam ketidakpastian.
“Pemerintah Papua Tengah tidak boleh hanya duduk diam. Para pengungsi saat ini tidak bisa beribadah, anak-anak tidak bersekolah, dan kesehatan mereka diabaikan. Ini bukan hanya soal bantuan logistik, tapi soal kemanusiaan,” kata Mote.
Lebih lanjut, Mote juga menyoroti peran Menteri Hukum dan HAM, Natalis Pigai, yang diharapkan mampu memastikan perlindungan hukum dan keselamatan bagi para pengungsi di wilayah konflik tersebut.
Ia menegaskan, Pemuda Katolik menolak segala bentuk kegiatan seremonial atau euforia pemerintah yang mengatasnamakan pengungsi tanpa menghadirkan solusi nyata.
“Kami menolak segala bentuk euforia yang menggunakan nama pengungsi Intan Jaya tanpa tindakan konkret. Bupati Intan Jaya, Gubernur Papua Tengah, dan Menteri Hukum dan HAM harus duduk bersama mencari solusi demi kedamaian dan keadilan di Kabupaten Intan Jaya,” tegasnya.
PK Komda Papua Tengah menekankan bahwa nilai-nilai kemanusiaan harus ditempatkan di atas kepentingan politik, ekonomi, maupun jabatan. Mote berharap, dengan langkah nyata dari pemerintah dan semua pihak terkait, kedamaian sejati dapat tumbuh kembali di Tanah Papua, khususnya di Kabupaten Intan Jaya yang selama ini menjadi simbol luka kemanusiaan di Papua Tengah.
