NABIRE, JELATANEWSPAPUA.COM – Reaksi berlebihan dari sejumlah organisasi reaksioner di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, terhadap mahasiswa dan mahasiswi Papua dianggap tidak logis, apalagi sampai mereka dicap sebagai separatis dan pendukung kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Badan Pengurus Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia Wilayah Makassar, diwakili oleh Ketua Andreas Sondegau dan Ketua I Niswan Wanimbo, menyatakan bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan meskipun terkesan tidak sepaham dan penilaiannya berlebihan.
“KNPB bukan separatis, bukan gerakan bersenjata sebagaimana yang dituduhkan oleh oknum TNI/POLRI dan kelompok ormas reaksioner di bawah kepemimpinan Brigadir Muslim Indonesia (BMI) Sulkifri, yang bahkan melakukan tindakan pembakaran bendera BK dan bendera KNPB. Perlu diketahui, kami tidak melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora, sehingga seluruh warga Indonesia, khususnya warga Gowa dan Bili-Bili, jangan sampai terprovokasi oleh oknum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kebenaran,” ujar Niswan Wanimbo dalam pembacaan keterangan jumpa pers yang dikutip media ini, Senin [22/12]
Lanjutnya, “Sangat jelas, kami KNPB Makassar bukan organisasi teroris. KNPB adalah media rakyat, rumah rakyat, dan alat perjuangan rakyat Papua yang menyuarakan dinamika hak asasi manusia (HAM) dan politik melalui jalur damai serta perlawanan non-kekerasan.”
“KNPB adalah organisasi sipil rakyat dan lintas mahasiswa Papua, termasuk kami yang berada di wilayah Makassar. Kami telah konsisten memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan keadilan sosial secara damai. Aktivitas politik yang dilakukan bersifat advokasi dan pendidikan politik, bukan kekerasan atau aksi bersenjata,” tegasnya.
KNPB mengimbau masyarakat Makassar, khususnya warga sekitar, untuk tidak terprovokasi oleh tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.
“Informasi yang beredar di media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, serta media massa seperti Tribun Timur dan detik.com, termasuk media yang tidak jelas identitasnya, seringkali menyederhanakan kompleksitas situasi Papua menjadi narasi ancaman palsu terhadap keamanan,” jelasnya.
Menurutnya, perjuangan KNPB selama ini adalah perjuangan kemanusiaan. “Organisasi ini terus menyoroti pelanggaran HAM yang sering luput dari perhatian negara. Sejauh ini, langkah-langkah yang diambil selalu damai dan sesuai hukum, meskipun pemerintah tampak tidak memperhatikan aspek kemanusiaan itu sendiri,” tegasnya.
KNPB juga berharap klarifikasi ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan aparat agar tidak salah menilai gerakan mahasiswa Papua, serta menjaga ketenangan dan keamanan bersama di Makassar.
