GORONTALO, JELATANEWSPAPUA.COM – Sejumlah Mahasiswa yang bergabung di Ikatan Mahasiswa Pelajar Dogiyai (IMAPEDO) di Provinsi Gorontalo menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi keamanan dan kondisi kemanusiaan di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah.
Dalam pernyataan yang disampaikan pada Senin, (11/05/2026) itu, IMAPEDO menyoroti berbagai peristiwa kekerasan yang dinilai telah menyebabkan krisis kemanusiaan berkepanjangan di Tanah Papua, khususnya di Dogiyai.
Menurutnya, masyarakat Papua hingga saat ini belum merasakan kehidupan yang aman dan damai akibat konflik serta operasi militer yang terus berlangsung sejak lama.
“Papua darurat militer dan Dogiyai krisis kemanusiaan,” demikian isu sentral yang disampaikan IMAPEDO dalam pernyataan sikapnya di Gorontalo, diterima media ini.
Lebih lanjut dalam keterangannya, IMAPEDO menyebut bahwa berbagai peristiwa kekerasan telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, luka-luka, hingga trauma berkepanjangan di tengah masyarakat sipil. Mereka juga menyoroti insiden penembakan yang disebut menewaskan lima warga sipil dan melukai enam orang lainnya di Dogiyai.
Selain itu, IMAPEDO turut menyinggung kasus penembakan terhadap seorang pelajar SMA Negeri 2 Dogiyai bernama Nopison Tebai yang disebut terjadi pada Minggu, 10 Mei 2026.
“Kami meminta pemerintah serta Komnas HAM Papua Tengah segera menyelidiki secara mendalam dan mengungkap pelaku pembunuhan terhadap dirijen Yupentus Edowai yang mengakibatkan lima warga sipil meninggal dunia dan enam orang mengalami luka-luka,” tulis IMAPEDO dalam pernyataannya.
Mahasiswa Dogiyai kota studi Gorontalo itu mendesak pemerintah daerah, Menteri Hak Asasi Manusia, serta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Dogiyai dan memproses hukum pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab.
“Pemerintah daerah hingga Menteri HAM segera usut tuntas dan proses hukum pelaku tragedi berdarah di Dogiyai demi nilai kemanusiaan,” lanjut pernyataan itu.
Dalam poin lainnya, IMAPEDO meminta agar kasus-kasus pelanggaran HAM di Dogiyai tidak dibungkam dan dapat diketahui masyarakat internasional. Mereka menilai penyelesaian persoalan kemanusiaan di Papua harus dilakukan secara terbuka dan adil.
IMAPEDO juga mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melalui Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk menarik militer organik maupun non-organik dari wilayah Papua, khususnya Kabupaten Dogiyai.
“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Pertahanan Republik Indonesia agar menarik kembali militer organik dan non-organik di atas tanah Papua, khususnya di Dogiyai,” tegas mereka.
Selain meminta penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM berat, IMAPEDO juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi kembali ketentuan mengenai definisi pelanggaran HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia.
Di akhir pernyataan sikapnya, mahasiswa Dogiyai mengingatkan pemerintah dan aparat keamanan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
“Kami mahasiswa Dogiyai menegaskan kepada pemerintah dan TNI-Polri agar tidak mengulangi hal yang sama ke depan demi nilai kemanusiaan,” tutup mahasiswa Dogiyai.
Pernyataan sikap itu ditutup dengan seruan solidaritas mahasiswa dan pelajar, yakni: “Mahasiswa hidup, pelajar hidup, korban jangan diam lawan, militer non-organik tarik.”
