JAYAPURA, JELATANEWSPAPUA.COM – Film dokumenter berjudul Pesta Babi – Kolonialisme di Zaman Kita resmi diluncurkan dan dapat disaksikan secara luas melalui kanal YouTube JubiTV pada Jumat, 22 Mei 2026. Peluncuran ini dilakukan setelah film tersebut diputar di lebih dari 1.800 titik nonton bareng (nobar) di berbagai wilayah Indonesia maupun luar negeri selama 40 hari terakhir.
Momen pemutaran resmi di tanah asalnya ini ditandai dengan penekanan tombol publikasi langsung oleh Vincen Kwipalo, warga Masyarakat Adat Yei dan salah satu narasumber utama dalam film tersebut. Acara peluncuran berlangsung di Aula Gereja Katolik Kristus Terang Dunia, Jayapura, Papua.
Yuliana Lantipo dari Jubi Media selaku salah satu pihak kolaborator menyampaikan, pengunggahan film ini ke media daring bertujuan mempermudah akses masyarakat luas sekaligus membuka ruang diskusi publik mengenai realitas yang dihadapi masyarakat adat Papua, yang selama ini belum banyak terangkat ke permukaan.
“Film ini pertama kali diputar ‘di rumahnya’ di Papua pada awal Maret lalu, sebelum berkelana menjumpai banyak penonton karena inisiatif mandiri dan penuh nyali dari para penyelenggara nobar di berbagai tempat. Kini dari Tanah Papua pula film ini resmi kami publikasikan,” ujar Yuliana.
Karya garapan Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jehan Paju Dale ini merupakan film dokumenter bernuansa akademik dan etnografi. Film ini lahir dari kolaborasi Ekspedisi Indonesia Baru, Watchdoc, Jubi Media, Pusaka Bentala Rakyat, Greenpeace Indonesia, dan LBH Papua Merauke. Isinya merekam jejak panjang sejarah perampasan tanah, eksploitasi alam, serta operasi militer yang terjadi di Papua selama enam dekade terakhir, yang kini berlangsung dalam skala yang dinilai belum pernah terjadi sebelumnya.
Dalam gambaran yang ditayangkan, tercatat tanah dan hutan seluas 2,5 juta hektare milik berbagai suku di wilayah selatan Papua sedang dibabat habis untuk proyek lumbung pangan dan energi. Berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah membuka akses seluas-luasnya bagi puluhan perusahaan untuk beroperasi dengan ribuan alat berat. Di sisi lain, ribuan personel militer turut dikerahkan dengan alasan mengamankan proyek bioetanol dan kelapa sawit tersebut dari protes masyarakat adat.
Meski demikian, film ini juga merekam perubahan sikap masyarakat adat Malind, Yei, Awyu, dan Muyu. Mereka tidak lagi sekadar menjadi korban ketidakadilan, melainkan bertransformasi menjadi pejuang yang bergerak. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari mengorganisir diri, membangun jaringan solidaritas, menempuh jalur hukum ke pusat pemerintahan di Papua maupun Jakarta, hingga melakukan perlawanan langsung di lokasi, seperti pemasangan ribuan palang adat, salib merah, dan penyelenggaraan tradisi pesta babi sebagai bentuk perlawanan budaya.
Susi Haryanti, Direktur Ekspedisi Indonesia Baru, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat. Selama periode musim nobar yang dimulai 12 April lalu, tercatat ada sekitar 15.000 pendaftar yang terlibat dari berbagai daerah. Menurutnya, keberanian masyarakat untuk terus berkumpul dan berdiskusi secara kritis merupakan hal yang sangat berharga di tengah ruang demokrasi yang dinilai semakin menyempit.
“Apresiasi sebesar-besarnya untuk masyarakat, komunitas, mahasiswa, dan berbagai kolektif yang tetap berkumpul untuk nobar dan mendiskusikan situasi di Papua secara kritis. Di tengah menyempitnya ruang demokrasi dan cepatnya arus informasi, masih ada keberanian untuk tetap duduk bersama, berdiskusi, dan merawat solidaritas di ruang-ruang yang tidak selalu aman,” kata Susi.
Perjalanan penyebaran film ini pun tak luput dari tantangan. Tim pelaksana mencatat adanya upaya penghalangan kegiatan nobar, mulai dari intimidasi, persekusi, hingga pembubaran paksa di sedikitnya 52 titik di seluruh Indonesia. Sejumlah penyelenggara terpaksa membatalkan kegiatan, namun tak sedikit pula yang tetap menyelenggarakan secara diam-diam atau memindahkan lokasi. Masalah pembajakan juga terjadi secara masif, di mana setidaknya ada 150 akun YouTube yang mengunggah versi lengkap film ini tanpa izin. Tim kolaborator telah mendata dan melaporkan pelanggaran hak cipta tersebut, sehingga puluhan tautan telah dihapus oleh pihak pengelola platform.
Dalam kesempatan peluncuran di Jayapura, Vincen Kwipalo yang berasal dari Distrik Jagebob, Merauke, mengaku sangat tersentuh melihat dukungan yang mengalir luas, termasuk dari mereka yang sempat mengalami pembubaran saat menonton film ini. Ia menegaskan komitmennya untuk terus berjuang membela hak masyarakat adat.
“Saya sudah komitmen sampai kapan pun, sampai titik darah penghabisan, apa pun, saya akan berjuang, saya akan berjalan, dan keajaiban akan terjadi. Saya melihat sendiri seperti di Jayapura ini, di Jakarta, di tempat di mana putar film yang dihentikan itu, seolah-olah dia [penonton] sendiri ada di atas Tanah Papua, sangat luar biasa,” ungkap Vincen dengan penuh haru.
Sementara itu, Teddy Wakum, Direktur LBH Papua Merauke, menilai film Pesta Babi mendapat sambutan luas karena merekam pengalaman kolektif ketidakadilan yang dirasakan banyak pihak. Ia berharap kehadiran film ini semakin menguatkan persatuan dan gerakan bersama untuk menyelamatkan tanah Papua dari kehancuran yang mengatasnamakan proyek strategis negara dan disokong kekuatan militer.
“Kurang apa Masyarakat Adat berjuang dari tingkat paling bawah sampai ke kementerian dan lembaga di Jakarta, tapi apakah ada keberpihakan? Kita masyarakat Papua, Masyarakat Adat, paitua, anak muda, tokoh gereja, adat, agama, semua kawan aktivis, harus bersatu untuk mengakhiri penderitaan yang sudah terlalu panjang ini,” tegas Teddy.
Meski telah resmi tayang di kanal publik, para penggiat menegaskan bahwa gerakan nobar dan diskusi belum berakhir. Asep Komarudin, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, berharap kegiatan serupa terus digelar sebagai momen konsolidasi dan penyusunan langkah ke depan. Ia juga mengingatkan agar perhatian publik tetap tertuju pada perjuangan hukum yang masih berlangsung, seperti laporan yang dilakukan Vincen Kwipalo maupun gugatan warga adat Malind di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.
Villarian dari Pusaka Bentala Rakyat menambahkan, gelombang pemutaran film ini telah menghimpun energi besar untuk mendukung perjuangan masyarakat adat. Kegiatan ini dinilai telah membuka ruang bagi tumbuhnya kesadaran, pengetahuan, dan gerakan masyarakat sipil demi keadilan sosial dan ekologis.
Sementara itu, Cypri Jehan Paju Dale selaku sutradara sekaligus antropolog menegaskan bahwa film ini bukan sekadar kisah untuk diketahui, melainkan seruan untuk bertindak. Menurutnya, dokumentasi ini menampakkan kondisi genting dan tragedi yang sedang berlangsung dalam skala besar.
“Saya berharap film Pesta Babi akan terus menjadi rujukan bagi diskusi-diskusi yang mendalam dan transformatif tentang Papua. Dokumenter ini membawa ke hadapan kita suatu keadaan yang genting, sebuah tragedi yang sedang berlangsung dalam skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pesta Babi bukan hanya cerita untuk diketahui, tetapi meminta tanggapan, meminta jawaban,” pungkas Cypri.[*]
