JAYAPURA, JELATANEWSPAPUA.COM – Gereja diminta tidak hanya fokus pada kotbah di mimbar, tetapi juga berani hadir dan berdiri bersama umat yang sedang mengalami penderitaan, penindasan, serta perampasan hak atas tanah. Penegasan tersebut disampaikan dalam aksi kepedulian Sinode Gereja Kristen Indonesia (GKI) Tanah Papua yang digelar di Biak, Wilayah III.
Koordinator aksi, Pendeta John Baransano, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada Klasis Biak Barat serta seluruh klasis yang berani menyuarakan suara atas nama Sinode GKI Tanah Papua. Tahun ini telah ditetapkan sebagai Tahun Kepedulian, sehingga Gereja dipanggil untuk benar-benar hadir dalam jeritan umat Tuhan.
“Gereja dan para pimpinan umat harus berani berdiri. Bukan hanya berkotbah, tetapi bersama umat yang hidup dalam ketakutan, ditindas, dan tanahnya dirampas,” tegasnya.
Klasis Biak Barat dinilai menjadi contoh bagi 70 klasis lainnya, khususnya dalam menggerakkan umat di Wilayah III untuk berdiri dalam semangat kepedulian yang sama. Apresiasi juga diberikan kepada para Ketua Klasis yang dinilai peka terhadap situasi umat dan wilayahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pendeta Baransano juga menyampaikan pesan firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 7 yang menyatakan bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena itu, umat diajak untuk membuang rasa takut, tetap tertib, serta menolak segala bentuk rasisme dan perbedaan suku di dalam tubuh GKI Tanah Papua.
“Tidak boleh ada perbedaan Biak, Manado, Jawa, Toraja, atau suku apa pun. Kita tetap satu dari Sorong sampai Merauke. Apa yang benar di hadapan Tuhan harus dikatakan benar, dan yang salah harus dikatakan salah,” ujarnya.
Badan Pengurus Sinode (BPS) Wilayah III, Pendeta Michael Kapissa sebagai koordinator lapangan aksi menegaskan sikap tidak mundur dalam memperjuangkan kebenaran. Ia juga menyampaikan kepada seluruh pihak, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), bahwa Biak bukanlah tanah kosong.
“Ada orang Biak yang hidup di atas tanah ini dan mereka harus dihargai. Tanah yang menjadi milik orang Biak dan seluruh Tanah Papua dari Sorong sampai Merauke harus dikembalikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tahun Kepedulian disebut sebagai momentum untuk membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi, kabupaten, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Seruan juga disampaikan kepada wakil Papua di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) agar berani menyuarakan penderitaan umat dan rakyat yang terdampak berbagai kebijakan negara, seperti Proyek Strategis Nasional (PSN), perkebunan sawit, dan pertambangan.
Ia mengingatkan agar Papua belajar dari pengalaman Aceh dan Sumatera yang hingga kini menghadapi dampak kerusakan akibat perampasan tanah dan eksploitasi sumber daya alam. Menurutnya, Papua saat ini tengah berada dalam situasi yang mengkhawatirkan bagi masyarakat Papua sendiri.
Seruan persatuan kembali ditegaskan kepada seluruh umat lintas suku, denominasi Gereja, serta seluruh elemen masyarakat yang memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial agar bersatu dan bersuara.
“Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berjuang tanpa kekerasan. Mari menjadikan Yesus sebagai dasar perjuangan dalam menegakkan kebenaran,” Tutupnya.
Reporter: Melkias Obaipa
