PANIAI, JELATANEWSPAPUA.COM — Sebuah surat terbuka yang disampaikan oleh Selpius Bobii, Koordinator JDRP2, Aktivis HAM sekaligus eks Tapol Papua, menyerukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, DPR Papua Tengah, MRP Papua Tengah serta pemerintah daerah Deiyai, Dogiyai, dan Mimika untuk segera menangani konflik berdarah yang sedang berlangsung di Kapiraya.
Dalam surat tersebut, Bobii menyampaikan bahwa situasi di Kapiraya kian memanas dan membutuhkan penanganan segera dari pemerintah. Ia melaporkan bahwa dalam beberapa hari terakhir, terjadi dua kali serangan antarwarga yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pemukiman.
Menurut laporan, masyarakat Kampung Wakiya melakukan penyerangan terhadap warga Kampung Mogodagi, menyebabkan beberapa warga Mogodagi terluka. Konflik kembali pecah pada 24 November 2025, ketika gabungan warga Kampung Wakia di bawah pimpinan kepala kampung melakukan serangan lanjutan terhadap warga Mogodagi. Akibatnya, kembali terjadi korban luka, serta satu warga dilaporkan ditikam dan dibakar bersama rumahnya. Beberapa rumah lainnya milik warga Mogodagi juga hangus terbakar.
Bobii dalam suratnya Selasa (25/11), menegaskan bahwa konflik ini dipicu oleh dua faktor utama: Belum adanya tapal batas yang jelas antara suku Mee dan Komoro, serta Perebutan lahan tambang emas di wilayah Kapiraya.
Ia menekankan perlunya langkah cepat dan terukur dari pihak pemerintah untuk mencegah jatuhnya korban tambahan serta mendinginkan situasi di lapangan.
Dalam surat tersebut, Selpius Bobii menyampaikan empat usulan solusi:
- Pemerintah segera memediasi dan mendamaikan pihak-pihak yang bertikai,
- Menangkap para pelaku dan memproses mereka sesuai hukum yang berlaku,
- Menetapkan secara resmi tapal batas adat antara suku Komoro dan Mee,
- Menentukan batas administrasi pemerintahan antara Pemda Deiyai, Dogiyai, dan Mimika.
“Demikian surat terbuka ini dibuat untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait,” tulis Bobii dalam penutup suratnya, yang bertanggal Selasa, 25 November 2025 di Jayapura.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah terkait konflik yang tengah berlangsung di Kapiraya kemarin.
