NABIRE, JELATANEWSPAPUA.COM – Aksi mimbar bebas yang digelar Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Papua Tengah di Pasar Karang Tumaritis, Nabire. Ini bukan sekedar demonstrasi. Ini adalah pernyataan sikap tegas terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dan operasi militer yang dianggap mengancam hak-hak masyarakat adat di Tanah Papua.
Hal itu disampaikan Solidaritas dalam keterangan yang diterima jelatanewspapua.com pada, Jumat (20/02).
Solidaritas mengangkat tema “Cabut PSN, Tolak Militerisme dan Investasi,” mahasiswa menyuarakan keprihatinan mendalam atas ketidakadilan yang dirasakan sejak Papua dianeksasi ke Indonesia pada tahun 1961.
Solidaritas, menyampaikan bahwa masyarakat Papua dan alamnya telah dirampok, sementara kemanusiaan mereka diabaikan.
Kekerasan dan Pengungsian: Dampak Nyata Militerisme
Salah satu poin utama yang disoroti adalah peningkatan operasi militer yang berbanding lurus dengan kekerasan terhadap warga sipil. Solidaritas menjelaskan dalam keterangan tertulis yang diterima jelatanewspapua.com, “Pembunuhan di luar hukum dan pengungsian internal memaksa ribuan warga Papua mencari perlindungan di hutan, memicu krisis kesehatan, kelaparan, dan trauma psikologis.”
PSN di Merauke: Ancaman terhadap Tanah Adat dan HAM
Solidaritas mahasiswa juga menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke. Mereka menilai bahwa penanaman tebu oleh PT. Global Papua, yang didukung oleh Permenco Nomor 8 Tahun 2023 dan Keppres Nomor 14 Tahun 2024, berpotensi melanggar hak asasi manusia masyarakat adat dan merampas tanah ulayat mereka.
Hutan Adat Terancam, Kehidupan Masyarakat Adat Terjepit
Mahasiswa mengecam ekspansi industri ekstraktif seperti pertambangan, penebangan kayu, dan perkebunan kelapa sawit yang semakin mempersempit wilayah adat. Mereka menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pelanggaran dengan mengambil tanah adat secara paksa dan tanpa melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan.
“Hutan adat dibabat demi kepentingan industri, padahal hutan adalah sumber kehidupan masyarakat adat,” tegas solidaritas.
Lanjut Solidaritas, Aksi ini menjadi seruan bagi pemerintah dan pihak terkait untuk lebih memperhatikan hak-hak masyarakat adat Papua, menghentikan praktik militerisme, dan meninjau kembali pelaksanaan PSN yang berpotensi merugikan masyarakat lokal.[*]
