DOGIYAI, JELATANEWSPAPUA.COM – Wakil Ketua III DPRK Kabupaten Dogiyai, Agustinus Pigai, memberikan sorotan tajam terkait kasus penembakan yang menelan korban jiwa, termasuk anggota Polisi Juventus Edowai dan lima warga sipil, yang terjadi pada rentang waktu 31 Maret hingga 2 April 2026 lalu.
Dalam pertemuan resmi yang dipimpin oleh Polda Papua Tengah, Bupati, dan Wakil Bupati Dogiyai di kantor Polres Dogiyai, Kamis [09/04/2026], Pigai menegaskan sikap keras terkait kinerja Kapolres Dogiyai Mince Mayor.
Ia menuntut agar Kapolres Dogiyai saat ini, Mince Mayor, segera mengungkap pelaku pembunuhan secara tuntas. Lebih jauh, Pigai meminta agar pimpinan tersebut tidak diberikan kenaikan jabatan atau pangkat untuk sementara waktu, bahkan menyarankan pemecatan jika terbukti bertanggung jawab atas ketidaktertiban yang terjadi.
“Sejak Mince Mayor menjabat sebagai Kapolres Dogiyai hingga hari ini, banyak masalah yang muncul dan belum terselesaikan,” ujar Pigai.
Menurutnya, legitimasi kepemimpinan Mince Mayor masih dipertanyakan oleh masyarakat dan wakil rakyat. Pigai menilai pihaknya belum “lulus ujian” dalam menangani krisis keamanan di Dogiyai, sehingga dinilai belum layak untuk dipromosikan.
Tuntutan Transparansi dan Pertanggungjawaban
Agustinus Pigai menekankan kekhawatiran masyarakat jika Kapolres dimutasi atau dinaikkan jabatannya saat ini. Ia khawatir tanggung jawab atas kematian warga sipil akan hilang begitu saja dan tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban.
“Masyarakat khawatir jika Kapolres dimutasi atau dinaikkan jabatannya sekarang, maka tanggung jawab atas kematian warga sipil akan ‘hilang’ begitu saja. Biarkan beliau tetap di posisinya sampai seluruh rangkaian proses hukum, baik terhadap pelaku pembunuhan polisi maupun oknum yang menembak mati warga sipil, masuk tahap persidangan yang jelas,” tegasnya.
Selain itu, Pigai meminta Polda Papua Tengah untuk bersikap transparan. Ia meminta agar peta jalan [roadmap] penyelesaian kasus ini diumumkan secara terbuka kepada DPRK dan masyarakat, agar terlihat bahwa penyelesaian masalah dilakukan secara nyata, bukan sekadar di atas kertas.
“Di tanah Papua, keadilan adalah mata uang yang paling berharga. Jabatan, pangkat, dan mutasi tidak boleh lebih penting daripada nyawa manusia dan rasa keadilan masyarakat,” tutupnya.
Merespons hal tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, memberikan tanggapan tegas.
Lebih lanjut, ia meminta pengawasan dan evaluasi kinerja anggota diperketat.
“Saya minta agar hal ini diawasi. Jika ada yang melakukan kesalahan, Kapolres harus siap mengawasi dan mengevaluasi anggotanya. Saya tunggu tindakannya, karena saya tidak mau hal serupa terulang lagi,” ungkapnya.[*]
