DOGIYAI, JELATANEWSPAPUA.COM – Adanya pendaftaran penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024, para pengangguran asal kabupaten Dogiyai merespon sangat serius dengan menggelar diskusi secara bersama, Kamis (22/8/2024).
Diskusi dilangsungkan di gedung Aula Koteka-Moge Mowanemani, Dogiyai, dan dihadiri puluhan penganggur yang tergabung dalam Aliansi Pengangguran Dogiyai itu bertujuan hendak mengingatkan dan menegaskan dengan serius kepada dinas terkait yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Dogiyai agar dalam penerimaan dapat mengangkat seluruhnya atau seratus persen (100%) harus putra daerah setempat.
Sehingga dalam sesi evaluasi, dari pantauan awak media ini, para pemuda-pemudi tersebut bersepakat menolak dengan tegas kebijakan pemerintah pusat dalam penerimaan CPNS yakni 80% orang asli Papua dan 20% non Papua.
Baca Juga: Ajak ASN Aktif Berkantor, Pj. Bupati Dogiyai Kunker ke Distrik Mapia dan Dogiyai
Mereka juga meminta sistem pendaftaran CPNS formasi 2024 melalui online harus ditiadakan atau dirubah ke Offline.
Martinus Goo, Ketua Kordinator Aliansi Pengangguran Dogiyai menyatakan agar pemerintah daerah tahu dan menjawab tuntutan mereka yakni penerimaan CPNS di kabupaten Dogiyai tahun 2024 harus 100% OAP, pihaknya akan melakukan aksi demo damai Senin 25 Agustus 2024 pekan depan di halaman kantor Bupati Dogiyai.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Dogiyai Gelar Rapat Paripurna
“Teman-teman semua yang lagi menganggur, kita sudah sepakat hari Senin tanggal 25 Agustus 2024 Minggu besok akan aksi demo damai di kantor Bupati,” ungkapnya.
Tujuannya, sambung Metes agapa, Sekertaris Kordinator Aliansi Pengangguran Dogiyai, pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan sesuai dengan tuntutan pihaknya.
“Tujuan demo kami mau minta kepada pemerintah kabupaten Dogiyai harus mau tidak mau penerimaan CPNS tahun 2024 ini 100% harus orang asli Papua. Kami tolak kebijakan Jakarta yang namanya 80% untuk orang asli Papua dan 20% untuk non asli Papua,” tekannya.
Baca Juga: Liput Aksi New York Agreement di Nabire, Dua Wartawan Dibatasi Oknum Polisi
Menurutnya, karena dari pengalaman yang ada, kebijakan Jakarta tersebut kenyataannya selalu tidak sesuai. Justru pendatang yang mayoritas selalu lulus CPNS.
“Maka khusus untuk non asli Papua kalau Pemda mau terima melalui jalur K2 tidak masalah. Asal jangan melalui formasi CPNS tahun 2024 ini,” tutupnya dengan suara agak keras.
Editor: Terianus
