MIMIKA, JELATANEWSPAPUA.COM – Upaya penyelesaian konflik antar suku di Distrik Kapiraya mengalami hambatan setelah Tim Harmonisasi Pemerintah Kabupaten Deiyai dihadang warga Suku Kamoro saat hendak memasuki wilayah tersebut melalui jalur laut dari Timika, Senin (02/03) sekitar pukul 09.00 WIT. Hingga kini, alasan pasti terkait penghalangan tersebut belum dapat dikonfirmasi secara resmi.
Ketua Tim Harmonisasi Deiyai, Ernes Kotouki, menyampaikan bahwa tim telah bergerak sesuai mandat resmi dari Gubernur Papua Tengah untuk melakukan pendekatan damai kepada pihak-pihak yang bertikai.
“Kami berangkat pagi dari Timika dan tiba di Kapiraya sekitar pukul 09.00 WIT, namun langsung dihadang dan tidak diperbolehkan masuk,” ujarnya.
Kotouki menjelaskan, sebelum melakukan kunjungan tersebut, tim harmonisasi telah menggelar deklarasi bersama di Timika yang dihadiri kepala daerah dari Kabupaten Deiyai, Mimika, dan Dogiyai serta perwakilan pemerintah provinsi. Dalam kesepakatan yang tercapai, seluruh pihak berkomitmen untuk mendatangi dua kelompok masyarakat yang bertikai, yakni suku Mee dan Kamoro, untuk melakukan pendataan serta meredam potensi kekerasan.
Namun upaya tersebut tidak berjalan mulus di lapangan. Menurut Kotouki, penghadangan diduga terjadi akibat kurangnya koordinasi antara Tim Harmonisasi Kabupaten Mimika dengan masyarakat Kamoro di wilayah Lokpon dan sekitarnya.
“Ini membuat kami kecewa. Seharusnya semua pihak mendukung upaya perdamaian, bukan justru menghambat,” tegasnya.
Kotouki mengingatkan bahwa konflik yang tidak segera ditangani berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerusakan harta benda, serta kesulitan akses terhadap kebutuhan dasar masyarakat. “Jika dibiarkan berlarut-larut, masyarakat bisa menjadi korban, akses terputus, dan kondisi kemanusiaan akan memburuk,” jelasnya.
Selain itu, dia juga meminta aparat keamanan untuk bersikap netral dan memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat tanpa memihak kelompok tertentu. “Kami datang sebagai tim resmi untuk memberikan pemahaman dan mencari solusi damai, tetapi justru dihadang bahkan dikejar dari belakang,” ungkapnya.
Kotouki berharap Pemerintah Kabupaten Mimika segera mengambil langkah persuasif untuk berkomunikasi dengan masyarakat Kamoro di wilayah Lokpon, Kampung Kilo 4, dan sekitarnya. Tujuannya adalah untuk mencegah eskalasi konflik serta menghindari bertambahnya korban jiwa.
“Kami datang dengan tujuan mendamaikan dan berkomunikasi secara baik-baik, sehingga kami mengharapkan Pemerintah Kabupaten Mimika segera mengimbau warganya agar tidak menghalangi aktivitas tim harmonisasi,” pungkasnya.[*]
