GORONTALO, JELATANEWSPAPUA.COM – Forum Solidaritas dan Mahasiswa Papua (FSMP) yang berdomisili di Provinsi Gorontalo menggelar aksi demonstrasi damai dalam rangka memperingati peristiwa TRIKORA (Tri Komando Rakyat), Jumat (19/12/2025). Aksi berlangsung sejak pukul 12.00 WITA hingga sekitar pukul 17.00 WITA.
Aksi unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk refleksi kritis atas peristiwa TRIKORA yang diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Jakarta, yang kemudian diikuti dengan operasi militer Indonesia pada tahun 1961–1962 untuk merebut wilayah Papua Barat dari Belanda. Mahasiswa Papua menilai peristiwa tersebut sebagai awal mula kekerasan militer dan penjajahan yang hingga kini masih berdampak bagi rakyat Papua.
Baca Juga : Peringati 64 Tahun Operasi Trikora, KNPB Sentani Gelar Pendidikan Politik dan Refleksi Rakyat
Demonstrasi ini diinisiasi oleh mahasiswa Papua pro-kemerdekaan yang tergabung dalam empat wadah penggerakan, yakni Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Aliansi Mahasiswa Papua Tolak Penindasan Indonesia (AMPTPI), Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID), dan Ikatan Mahasiswa Papua Indonesia Provinsi Indonesia (IMPIP).
Dalam orasi-orasi politiknya, massa aksi mengangkat isu sentral bertajuk: “TRIKORA Awal Mula Terjadinya Kekerasan Militer dan Penjajahan di Atas Tanah Papua.”
Selain isu utama tersebut, para demonstran juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Indonesia, antara lain:
- Segera menarik militer organik dan non-organik dari seluruh wilayah Tanah Papua.
- Menghentikan seluruh operasi militer di Tanah Papua.
- Presiden Prabowo Subianto diminta bertanggung jawab atas seluruh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.
- Menghentikan segala bentuk investasi yang dinilai merampas tanah dan ruang hidup rakyat Papua.
- Memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi demokratis.
- Membuka akses seluas-luasnya bagi jurnalis asing untuk meliput situasi di Tanah Papua.
Forum Mahasiswa Papua dan solidaritas organisasi pembela keadilan ini menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk peringatan politik sekaligus kritik terhadap negara, karena hingga kini permasalahan status politik dan pelanggaran HAM di Papua Barat belum terselesaikan, meskipun telah berganti beberapa presiden sejak TRIKORA diumumkan pada 1961.
Baca Juga : Papera Papua Tengah dan Dinas Perindagkop Resmi Jalin Program Kerja Bersama
Aksi demonstrasi berlangsung secara damai dengan pengawalan aparat keamanan setempat. Massa aksi membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan seluruh rangkaian orasi dan tuntutan politik mereka. (*)