NABIRE, JELATANEWSPAPUA.COM – Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa se-Indonesia Peduli Provinsi Papua Tengah mengadakan diskusi publik di Nabire pada Jumat (25/07). Tema yang diangkat adalah “Dibalik Operasi Militer, Pemekaran dan Investasi: Siapa yang Diuntungkan?”
Diskusi menghadirkan dua pemantik utama, Warpo Sampari Wetipo dan Marselino Pigai. Keduanya menyampaikan pandangan kritis terkait kebijakan negara di Papua.
Para pembicara menyoroti bahwa Papua dijadikan objek eksploitasi oleh negara. Kebijakan pemekaran, investasi, dan operasi militer dinilai hanya menguntungkan elite dan oligarki.
Menurut Warpo, operasi militer sudah berlangsung sejak Trikora dideklarasikan Soekarno pada 1961. Kekerasan terhadap rakyat Papua terus berlanjut hingga saat ini.
Jutaan rakyat Papua menjadi korban konflik dan pengungsian. Keberadaan militer dinilai lebih merugikan ketimbang melindungi warga.
Marselino menjelaskan bahwa di masa Orde Baru, operasi militer menekan kepala suku untuk menyerahkan tanah adat. Tujuannya adalah membuka lahan sawit secara paksa.
Ia menyebut pola intimidasi ini masih terjadi hingga kini di daerah kaya sumber daya seperti Intan Jaya, Yahukimo, dan Oksibil. Pendekatan kekerasan terus diulang oleh negara.
Di era reformasi, perampasan tanah dilakukan lebih sistematis melalui regulasi. UU Minerba jadi alat legal perampasan wilayah adat.
Marselino menilai Jakarta menguasai seluruh izin tambang tanpa melibatkan masyarakat adat. Ini menghilangkan kedaulatan rakyat atas tanahnya sendiri.
Keterlibatan militer dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) juga disorot. Hal ini dinilai merusak prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi.
Negara memaksakan proyek-proyek atas nama pembangunan nasional. Namun, rakyat Papua tetap menderita dan terpinggirkan.
Diskusi ini menjadi ruang konsolidasi pelajar, mahasiswa, dan rakyat Papua. Tujuannya adalah membangun kesadaran bersama atas persoalan yang terjadi.
Panitia menekankan pentingnya bersatu dan menyikapi kondisi dengan kritis. Rakyat Papua tidak boleh diam menghadapi penindasan.
“Kesadaran kolektif adalah awal dari perubahan,” ujar salah satu panitia.
Mereka menyerukan persatuan sebagai kekuatan perlawanan.
Diskusi ditutup dengan ajakan untuk memperkuat gerakan rakyat. Mahasiswa, pelajar, dan rakyat Papua harus terus bersuara.
