JAYAPURA, JELATANEWSPAPUA.COM – Situasi keamanan di sejumlah wilayah konflik di Tanah Papua kembali menjadi perhatian serius dari wakil daerah tingkat nasional. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia [DPD RI] dari Daerah Pemilihan [Dapil] Papua Pegunungan, Sopater Sam, secara tegas mendesak Pemerintah Pusat untuk menarik TNI nonorganik dari wilayah konflik di Papua karena dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sipil.
Desakan tersebut disampaikan dalam Rapat Konsultasi DPD RI bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan [Menko Polhukam] Jenderal TNI [Purn] Djamari Chaniago, yang berlangsung di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa [10/02].
Dalam pertemuan itu, Sopater Sam menyampaikan pandangan dan aspirasi masyarakat Papua Pegunungan serta Papua Tengah yang hingga kini masih hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan trauma akibat meningkatnya aktivitas keamanan, khususnya kehadiran militer nonorganik di daerah konflik. Ia menegaskan bahwa aspirasi tersebut bukan sekadar pandangan pribadi, melainkan hasil dari pertemuan langsung dengan masyarakat di berbagai wilayah Papua. Sebagai senator daerah, ia secara rutin turun ke kampung-kampung dan wilayah terdampak konflik untuk mendengar keluhan, keresahan, serta harapan warga disana.
“Saya turun langsung ke masyarakat, bertemu dengan warga, tokoh adat, tokoh gereja, dan keluarga pengungsi. Aspirasi yang saya sampaikan kepada Menko Polhukam ini adalah suara masyarakat yang saya tampung di lapangan,” ujar Sopater Sam kepada jelatanewspapua.com pada hari ini.
Menurutnya, masyarakat secara tegas meminta Pemerintah Pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan di Papua, khususnya keberadaan militer nonorganik yang dinilai memperparah situasi kemanusiaan.
“Warga meminta negara mengevaluasi pendekatan keamanan dan menarik militer nonorganik dari wilayah konflik. Aspirasi itulah yang saya sampaikan kepada pihak terkait agar menjadi bahan pertimbangan serius pemerintah,” katanya.
Sopater Sam menilai bahwa pendekatan keamanan yang berlebihan justru memperpanjang siklus kekerasan, memicu pengungsian warga sipil, serta mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Dampak konflik bersenjata dan kehadiran militer nonorganik dirasakan langsung di sejumlah daerah rawan konflik, seperti Kabupaten Intan Jaya [Provinsi Papua Tengah] serta wilayah Papua Pegunungan seperti Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Nduga. Di daerah tersebut, ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat yang dianggap lebih aman.
“Di Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nduga, dan wilayah konflik lainnya di Papua, masyarakat meninggalkan kebun, ternak, dan rumah mereka. Anak-anak tidak bisa bersekolah, pelayanan kesehatan terganggu, dan aktivitas ekonomi lumpuh,” ujarnya.
Laporan mengenai pengungsian, trauma sosial, dan ketakutan warga diperolehnya langsung saat turun ke lapangan dan berdialog dengan masyarakat.
“Yang paling terdampak adalah perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan. Trauma ini nyata dan akan berdampak panjang jika tidak segera ditangani dengan pendekatan yang lebih manusiawi,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa permintaan penarikan militer nonorganik bukan berarti menolak kehadiran negara di Papua. Sebaliknya, ia mendorong negara untuk hadir dengan pendekatan yang lebih dialogis, mengedepankan perlindungan warga sipil, serta menyerahkan pengamanan kepada aparat organik yang bertugas menetap dan memahami kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
“Negara harus hadir untuk melindungi. Pendekatan keamanan harus dievaluasi dan diarahkan pada penyelesaian akar konflik, bukan menambah penderitaan rakyat,” katanya.
Sopater Sam berharap aspirasi masyarakat yang telah disampaikan secara langsung kepada Menko Polhukam dan pihak terkait dapat ditindaklanjuti secara konkret melalui evaluasi kebijakan keamanan di Papua, baik di Papua Pegunungan dan Papua Tengah maupun secara menyeluruh di Tanah Papua.
“Yang diinginkan masyarakat Papua adalah rasa aman, damai, dan kepastian hidup. Itu suara rakyat yang saya bawa dan sampaikan kepada negara,” pungkasnya.[*]
Reporter: Melkias Obaipa
