NABIRE, JELATANEWSPAPUA.COM – Sejumlah pelajar dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Papua Tengah menggelar aksi mimbar bebas di Kompleks Pasar Karang Tumaritis, Nabire, pada Kamis (11/09). Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap rencana masuknya 53 investasi yang akan beroperasi di wilayah Papua Tengah.
Massa aksi menilai rencana investasi dalam jumlah besar tersebut tidak berpihak kepada rakyat Papua, khususnya masyarakat adat yang selama ini hidup dari tanah dan hutan. Menurut mereka, investasi yang digadang-gadang membawa pembangunan justru berpotensi merampas ruang hidup masyarakat.
Koordinator umum aksi, Marius Petege, dalam orasinya menegaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus segera menghentikan rencana tersebut. Ia menilai langkah pemerintah lebih mementingkan kepentingan perusahaan besar daripada keberlangsungan hidup masyarakat adat.
“Adanya rencana 53 investasi yang akan beroperasi di Papua Tengah, hari ini kami lakukan aksi mimbar bebas untuk mendesak pemerintah segera hentikan,” tegas Marius di hadapan massa aksi.
Selain menolak investasi, para pelajar dan mahasiswa juga menyoroti kasus penahanan empat aktivis politik dari organisasi National Republic of Federal Papua Barat (NRFPB) di Sorong, Papua Barat Daya. Mereka menyatakan solidaritas penuh dan menuntut agar keempat tahanan politik tersebut segera dibebaskan tanpa syarat.
“Kami tuntut bebaskan empat tahanan politik NRFPB yang ditahan beberapa waktu lalu di Sorong. Mereka ditahan hanya karena menyuarakan aspirasi rakyat Papua. Ini bentuk kriminalisasi terhadap gerakan rakyat,” tambah Marius.
Aksi mimbar bebas yang berlangsung di pusat keramaian itu diwarnai dengan orasi bergantian dari berbagai perwakilan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat sipil. Massa aksi membawa spanduk, poster, serta selebaran yang bertuliskan penolakan terhadap investasi dan tuntutan pembebasan tapol.
Pantauan di lapangan, aksi berjalan damai dan tertib. Sejumlah aparat keamanan terlihat berjaga di sekitar lokasi, namun tidak ada bentrokan yang terjadi. Para peserta aksi tetap fokus menyuarakan aspirasi mereka hingga kegiatan berakhir.
Para mahasiswa menilai rencana investasi ini merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan hidup masyarakat Papua Tengah. Mereka menekankan bahwa investasi besar selalu berujung pada eksploitasi sumber daya alam, sementara masyarakat adat hanya menjadi penonton.
“Kami melihat bahwa investasi hanya akan membuka jalan bagi perampasan tanah, penggundulan hutan, pencemaran sungai, dan pada akhirnya memiskinkan masyarakat Papua. Ini bukan pembangunan, tetapi penghancuran,” kata salah satu orator aksi.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, massa aksi menegaskan tiga tuntutan utama. Pertama, menolak 53 investasi yang akan masuk ke Papua Tengah. Kedua, mendesak pemerintah menghentikan seluruh bentuk investasi yang merugikan masyarakat Papua. Ketiga, membebaskan empat tapol NRFPB yang ditahan di Sorong tanpa syarat.
Mereka menilai, jika pemerintah tetap memaksakan masuknya investasi, maka konflik sosial dan perlawanan rakyat tidak akan terhindarkan. “Pemerintah harus belajar dari sejarah. Setiap kali investasi besar masuk ke Tanah Papua, selalu meninggalkan jejak penderitaan,” tegas pernyataan tersebut.
Aksi mimbar bebas di Karang Tumaritis ini menjadi catatan penting bahwa generasi muda Papua Tengah semakin kritis dalam melihat kebijakan pembangunan. Mereka menolak menjadi korban atas nama pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir elit.
“Kami bukan anti pembangunan. Tapi pembangunan yang kami inginkan adalah pembangunan yang berpihak pada rakyat, menghormati hak ulayat, menjaga lingkungan, dan tidak merusak masa depan generasi Papua,” ucap salah satu mahasiswa dalam orasinya.
Massa juga menegaskan bahwa selama ini investasi yang hadir di Tanah Papua lebih banyak memberikan dampak buruk. Mulai dari maraknya konflik lahan, kerusakan hutan, hingga kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan aktivis.
“Kami tahu betul pengalaman pahit dari investasi di Papua. Mulai dari Freeport di Mimika hingga perkebunan sawit di berbagai wilayah Papua, semuanya hanya membawa luka. Itu sebabnya kami menolak rencana investasi baru di Papua Tengah,” ungkap peserta aksi lainnya.
Di akhir aksi, mahasiswa dan pelajar menyalakan lilin sebagai simbol perlawanan dan solidaritas terhadap empat tahanan politik NRFPB. Mereka menyatakan komitmen untuk terus melawan segala bentuk kebijakan yang merugikan rakyat Papua.
“Selama pemerintah masih menutup mata terhadap penderitaan rakyat Papua, selama itu pula kami akan terus bersuara. Kami tidak akan diam,” tutup Marius Petege sebelum membubarkan aksi.
