GORONTALO, JELATANEWSPAPUA.COM – Forum Solidaritas Mahasiswa Pro Kemerdekaan West Papua menggelar aksi demonstrasi di Gorontalo, Senin (30/9), untuk memperingati 63 tahun peristiwa Roma Agreement 30 September 1962. Peristiwa itu, menurut para peserta aksi, menjadi titik awal penentuan status politik Papua yang berlangsung tanpa keterlibatan orang asli Papua.
Aksi dimulai sekitar pukul 14.25 WITA, dibuka oleh Komdan Openi selaku moderator. Ia menegaskan bahwa perjanjian Roma antara Amerika Serikat, Belanda, dan Indonesia di meja perundingan PBB berlangsung diam-diam dan mengabaikan hak politik rakyat Papua.
Dalam orasi berikutnya, Komdan Wainus Kogoya menyampaikan bahwa situasi Papua saat ini “benar-benar tidak baik-baik saja”, sehingga mahasiswa perlu bersatu untuk melawan penindasan. Disusul Komdan lain yang menyinggung perjuangan TPNPB-OPM serta keyakinan bahwa Papua pernah merdeka sejak 1961.
Sekitar pukul 15.00, massa bergerak ke titik aksi kedua di perlimaan kota. Di lokasi ini, beberapa komandan aksi menyuarakan isu penindasan, pembunuhan, dan ketidakadilan yang menimpa orang Papua. Komdan Diwenus bahkan menyinggung Presiden Prabowo Subianto, yang disebut lebih menaruh perhatian pada isu Palestina di PBB, tetapi abai terhadap kondisi Papua.
Polisi terpantau hadir dengan dua personel untuk mengawasi jalannya aksi. Kendati demikian, kegiatan tetap berlangsung hingga sore hari dengan sejumlah orator bergantian naik mimbar.
Komdan Tetesa Tabuni menyoroti alasan pemerintah Indonesia membicarakan status Papua secara sembunyi pada 1962. Komdan Stepthen Kulua menegaskan bahwa Papua pernah merdeka, namun dipaksa bergabung ke dalam NKRI. Sementara Komdan Yowe mengkritik sikap pemerintah yang mendukung Palestina di forum internasional, tetapi menutup mata terhadap pelanggaran HAM di Papua.
Selain itu, beberapa orasi juga menyinggung soal ekosida, etnosida, deforestasi, serta perampasan sumber daya alam yang disebut masih berlangsung hingga kini.
Menjelang sore, sekitar pukul 17.20, perwakilan organisasi KNPB menyampaikan orasi ilmiah tentang situasi Papua pasca-Roma Agreement. Dilanjutkan perwakilan AMPTPI yang menyoroti rasisme, kekerasan, dan penindasan terhadap orang Papua, seraya menegaskan tuntutan utama mereka: hak untuk menentukan nasib sendiri.
Aksi berakhir menjelang malam dengan seruan solidaritas dan ajakan untuk terus melawan ketidakadilan di tanah Papua. (PW)
