WAMENA, JELATANEWSPAPUA.COM – Situasi kemanusiaan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, dilaporkan berada dalam titik nadir. Front Peduli Rakyat Yahukimo [FBRY-KJ] bersama Front Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia mengeluarkan peringatan darurat atas eskalasi operasi militer yang terus meningkat drastis hingga awal tahun 2026 ini.
Bukan sekadar konflik bersenjata, wilayah ini disebut tengah mengalami “darurat ganda” operasi keamanan skala besar yang beriringan dengan masuknya kepentingan investasi yang masif.
Laporan terkini mengungkapkan adanya mobilisasi aparat dalam jumlah besar yang mengepung ibu kota kabupaten, Dekai. Tercatat pada rentang 9 hingga 29 Desember 2025, arus pengiriman personel tidak berhenti baik melalui jalur sungai maupun udara.
“Lebih dari 600 personel militer didrop melalui jalur Sungai Braza, disusul penambahan satu kompi Brimob Satgas Damai Cartenz melalui udara. Kota Dekai, Yahukimo kini dipadati kekuatan militer yang membuat warga sipil merasa terancam di rumah mereka sendiri,” ungkap Yon Iksomon, Penanggung Jawab FBRY-KJ dalam pernyataan tertulis yang diterima jelatanewapapua.com.
Daftar panjang kekerasan juga mencatat penganiayaan terhadap warga tunawicara, Yuniut Yalak, serta ledakan ranjau rakitan yang melukai mantan kepala desa, Agus Magayang. Tak hanya itu, rumah-rumah warga sipil dilaporkan hancur akibat menjadi sasaran target operasi.
Efek domino dari operasi ini adalah arus pengungsian yang tak terbendung. Minimnya akses kesehatan bagi para pengungsi berujung pada kematian yang tragis. Ibu Humuin Bahabol dan balita berusia 5 tahun, Ashepia Yalak, menambah daftar warga yang meninggal dunia akibat keterbatasan medis di lokasi pengungsian.
“Rakyat tidak bisa beraktivitas. Ke kebun takut, di rumah terancam bom drone. Di pengungsian pun mereka mati pelan-pelan karena tidak ada obat-obatan,” tambah Pasien Ilintamon.
Berikut ini adalah 12 Tuntutan Keras Rakyat Yahukimo
Merespons situasi ini, Front Mahasiswa dan Rakyat Yahukimo mengeluarkan pernyataan sikap tegas:
1. Tarik Militer: Mendesak penarikan militer organik dan non-organik dari seluruh wilayah Papua.
2. Stop Pengeboman: Hentikan serangan udara dan penggunaan drone bom di pemukiman warga.
3. Tolak Investasi: Menolak segala bentuk investasi dan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dianggap sebagai pemantik konflik.
4. Buka Akses Internasional: Mendesak dibukanya pintu bagi PBB, jurnalis internasional, dan lembaga kemanusiaan tanpa syarat.
5. Bebaskan Tapol: Segera bebaskan Ivan Kabak, Son Balinga, dan Iron Heluka yang dikriminalisasi.
6. Self-Determination: Sebagai solusi akhir, berikan hak menentukan nasib sendiri bagi Bangsa Papua.
