DOGIYAI, JELATANEWSPAPUA.COM – Intelektual asal Kabupaten Deiyai, Petrus Badokapa, menyampaikan sorotan terhadap potensi konflik horizontal yang diduga melibatkan Suku Kei dari Kepulauan Kei di Maluku. Pernyataan ini ia sampaikan melalui video berdurasi 13 menit 41 detik yang diterima media ini, jumat (28/11).
Dalam video berdurasi 13 menit 41 detik itu, mantan Ketua DPRD Kabupaten Deiyai menjelaskan bahwa wilayah Kapiraya sejak lama dihuni oleh Suku Mee dan Suku Kamoro dengan hidup berdampingan dan memiliki kekerabatan yang sangat erat.
“Masyarakat Wakiya di Distrik Kapiraya, kampung Mogodagi, kami suku Mee dengan suku Kamoro itu sebelum para misionaris agama tiba di tanah Papua, sebelum pemerintah tiba di tanah Papua ini, kami hidup rukun, kami hidup dengan kekerabatan yang sudah ada sampai detik ini,” jelasnya.
Laki-laki asal Kapiraya itu menambahkan bahwa kehidupan harmonis terjalin dengan adanya pertukaran sumber daya. Suku Mee, katanya, sering mengantar kuskus dari hutan ke Suku Kamoro di sekitar Pantai Kukus, sementara Suku Kamoro mengantar ikan laut ke Suku Mee di wilayah pegunungan. Badokapa menegaskan agar Bupati Mimika, Johanes Retop, tidak mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari tanah Kepulauan Kei.
“Kami dari atas turun ke bawah itu antar kuskus, dari Kamoro mereka naik keatas bawa ikan. Terus soal perbatasan itu sudah ada. Ini Kamoro punya dan ini Mee punya sampai detik ini masih ada. Kau Bupati Timika orang Kei, kau stop memutarbalikkan kebenaran, sangat tidak bisa,” tegasnya.
Badokapa menjelaskan bahwa sebelum kehadiran Pemerintah Indonesia dan Agama di Tanah Papua, wilayah tersebut dihuni oleh Suku Mee dan Suku Kamoro. Badokapa menyatakan bahwa batas antara wilayah Kamoro di Pantai dan wilayah Mee di Gunung sudah ditandai dengan tanaman buah merah dan kelapa.
“Kehidupan kami ini sebelum agama masuk, sebelum para misionaris tiba di tanah Papua, sebelum pemerintah tiba di tanah Papua, kehidupan kami akrab, aman, damai, dan harmonis. Kami tidak pernah bikin masalah, kami tidak pernah bikin kacau, karena soal perbatasan itu batasnya ada. Jadi, teman-teman Kamoro mereka tanam kelapa, kami dari Suku Mee tanam buah merah, masih ada sampai hari ini. Nenek moyang dulu sudah tanam itu,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa orang Kei dari Kepulauan Kei itu bukanlah Orang Asli Papua (OAP) dan menuding mereka sebagai pihak yang memprovokasi masyarakat setempat, terutama Bupati Mimika dan kelompok orang Kei yang disebutnya memiliki kepentingan kapitalis disana.
“Yang bikin ribut hari ini di pantai selatan, Kamu orang dari kepulauan Kei, kamu bukan orang asli Papua. Dan itu yang provokator, terutama Bupati Timika. Masyarakat kami yang dari Kapiraya sudah jadi korban hari ini, itu semua provokator utama itu bupati. Bapak bupati, kamu orang Kei ingat baik-baik, dulu kami orang Mee dengan orang Kamoro itu kami tidak pernah bikin masalah, tidak pernah ada cerita,” tegasnya.
Tokoh pemuda Deiyai itu menambahkan bahwa sebelum Misionaris dan Agama tiba di Tanah Papua, nenek moyangnya hidup rukun dan damai.
“Jadi, karena ada kepentingan tertentu, masyarakat yang tidak tahu apa-apa disana yang menjadi korban hari ini,” tutupnya.
