JAYAPURA, JELATANEWSPAPUA.COM – Senin 1 Desember 2025, Green Papua Kolektif Kota Jayapura mengeluarkan pernyataan sikap pada momentum peringatan 64 tahun Manifesto Politik Papua Barat. Dalam rilis tersebut, Green Papua Kolektif Kota Jayapura ini menyerukan penolakan terhadap berbagai program investasi dan operasi militer di wilayah Papua.
Green Papua menilai kondisi masyarakat Papua hingga kini masih menghadapi berbagai bentuk penindasan. Mereka menyoroti sejarah politik Papua sejak 1961 hingga kebijakan pemerintahan Indonesia saat ini yang dinilai merugikan rakyat Papua.
Lanjut, Kelompok ini menyebut proyek pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam tidak memberi manfaat yang signifikan bagi masyarakat adat, melainkan memperburuk kondisi sosial, lingkungan, dan keamanan di Papua.
Dalam pernyataannya, organisasi tersebut memaparkan sejumlah konflik dan pengungsian yang masih terjadi di wilayah seperti Nduga, Intan Jaya, Puncak, Maybrat, Yahukimo, dan Pegunungan Bintang.
Green Papua menyampaikan 14 tuntutan utama, di antaranya:
- Menolak semua investasi kapitalis dan mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) di seluruh Papua,
- Menolak rencana penambangan di kawasan adat dan hutan lindung, serta menutup perusahaan tambang dan migas yang dinilai merugikan masyarakat,
- Menghentikan perampasan tanah adat tanpa persetujuan masyarakat hukum adat,
- Menarik seluruh militer organik dan non-organik dari Papua,
- Menghentikan konflik horizontal yang disebut dimainkan pihak ketiga,
- Mengusut tuntas kasus penembakan 11 warga sipil di Soanggama, Intan Jaya,
- Menghentikan penggunaan sekolah, gereja, dan fasilitas umum sebagai markas militer,
- Menolak pemekaran daerah otonom baru (DOB),
- Mendesak organisasi masyarakat untuk tidak mengatasnamakan rakyat Papua dalam mendukung investasi,
- Menghentikan pembatasan ruang demokrasi di Papua,
- Membuka akses jurnalis internasional dan lembaga independen,
- Meminta Palang Merah Internasional menangani pengungsian akibat konflik,
- Memberikan layanan kesehatan layak bagi rakyat Papua,
- Memberikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis
Pernyataan tersebut ditandatangani Ketua Green Papua Kolektif Kota Jayapura, Melan Dimi, serta Sekretaris Didimus Pekei.
“Selamatkan Tanah Air dan Bebaskan Rakyat Papua. Lawan Imperialisme dan Wujudkan Ekososialisme di Papua,” tulis Green Papua dalam seruannya. (*)
