Oleh : Elias Awekidaby Gobai
Tanggal 29 September 1969, helikopter Angkatan Darat mendarat di Enarotali. Presiden Soeharto turun bersama Ibu Tien, menyapa masyarakat Paniai yang sudah dikumpulkan dalam barisan. Senyum dan lambaian tangan dipamerkan di depan kamera. Namun di balik gambar-gambar itu, sejarah mencatat sesuatu yang jauh lebih kompleks.
Kunjungan ini bukan sekadar perjalanan kerja kepala negara, melainkan bagian dari strategi pencitraan politik.
Mengapa Enarotali, bukan Jayapura?
Pada saat itu hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) belum diumumkan. Pemungutan suara terakhir dilakukan di Jayapura pada 2 Agustus 1969, dan hasil resmi baru keluar Oktober 1969. Pertanyaan besar muncul: mengapa Soeharto memilih Enarotali, bukan Jayapura yang adalah pusat pemerintahan?
Jawabannya ada pada riwayat perlawanan. Dari delapan kabupaten peserta Pepera, hanya Kabupaten Paniai yang berani melakukan perlawanan terbuka. OPM, bersama 90 polisi eks-Belanda yang membelot, melancarkan perang gerilya Maret hingga Mei 1969. Tuntutan mereka jelas: “satu orang, satu suara” sebagaimana diatur dalam New York Agreement 15 Agustus 1962.
Namun pemerintah Indonesia tetap memaksakan sistem musyawarah perwakilan, dengan hanya 1.025 orang mewakili sekitar 800 ribu penduduk. Karena konflik, tempat pemungutan suara di Enarotali dipindahkan ke Nabire. Perang mereda Juni 1969, dan pada 14 Juli suara pertama diambil di Merauke.
Kunjungan Soeharto di awal September datang sebagai simbol: menunjukkan bahwa Papua, bahkan wilayah yang melawan, kini “sudah aman” dan mendukung integrasi.
Karel Gobay: Suara dari Tengah Kekuasaan
Dalam pusaran sejarah itu, muncul nama Karel Gobay, Wakil Bupati Paniai. Ia seorang pejabat negara Indonesia, tapi juga putra asli tanah Papua. Kepadanya dilontarkan tuduhan: “Anda melawan ideologi Pancasila.” Jawabannya sederhana, namun menggetarkan:
“Perbuatan saya ini hanya untuk mempertahankan ideologi bangsa Papua Barat.”
Sikapnya membuat pemerintah pusat berhitung. Awalnya Karel diminta tetap bekerja seperti biasa. Tetapi pada 1971, ketika ia berada di Jakarta untuk berobat, Presiden Soeharto secara resmi menghentikannya dari jabatan. Sejarah mencatat, keberanian Karel Gobay bukan sekadar melawan, tapi menjadi simbol dilema: seorang pejabat negara yang hatinya tetap berpihak pada bangsanya sendiri.
Warisan Pemerintahan Belanda
Konteks ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang Papua. Sejak 1828, tanah Papua dianggap sebagai bagian wilayah jajahan Belanda, meski pemerintahan nyata baru berjalan tahun 1898. Kabupaten Dati II Paniai masuk ke Afdeling Central Nieuw Guinea, kemudian Wisselmeren (Enarotali) dan Tigi (Waghete) menjadi pusat administrasi.
Sejak pembukaan Pos Pemerintahan Belanda di Enarotali 10 November 1938, para pejabat Belanda memulai pengelolaan administratif, termasuk kontrol atas Suku Ekagi. Struktur administratif ini tetap ada hingga penyerahan kekuasaan menjelang Pepera. Setelah Papua kembali ke Indonesia, Paniai menjadi kabupaten administratif dengan ibukota Enarotali, kemudian dipindahkan ke Nabire tahun 1966 demi efisiensi akses transportasi.
Karel Gobay, sebagai Wakil Bupati Paniai, berdiri di persimpangan sejarah ini: antara struktur pemerintahan Indonesia yang baru dan akar budaya serta aspirasi masyarakat Papua.
Sejarah yang Ditulis oleh Pemenang
Pepatah klasik berbunyi: “Sejarah selalu ditulis oleh pemenang.” Itulah yang terjadi dengan Pepera. Narasi resmi negara menggambarkan pelaksanaan integrasi sebagai sebuah “Act of Free Choice” yang sah, demokratis, dan diterima dunia. Itulah versi yang masuk ke buku pelajaran sekolah.
Namun di sisi lain, versi masyarakat Papua bercerita tentang tekanan militer, suara yang dibungkam, dan ketidakadilan yang disembunyikan. Film dokumenter Jubi TV berjudul “PEPERA 1969: Integrasi yang Demokratis?” menimbulkan pertanyaan: benarkah demokrasi dijalankan sesuai semangat one man, one vote?
Pdt. Dr. Socratez Sofyan Yoman menegaskan dalam bukunya “PEPERA 1969 di Papua Barat Tidak Demokratis”, mengutip Dr. Fernando Ortiz Sanz, wakil PBB: kebebasan bergerak, berkumpul, dan menyatakan pendapat penduduk Papua tidak dijamin, pengawasan politik sangat ketat.
Represi: Ifar Gunung dan Tahanan Politik
Mereka yang menuntut one man, one vote ditangkap dan ditahan di berbagai lokasi, termasuk Ifar Gunung di Sentani. Herman Wayoi, mantan pejabat Papua, dipenjara sembilan bulan tanpa diadili. Ada sekitar 346 tahanan politik, termasuk mantan Gubernur Irian Barat, Eliezer Jan Bonay. Lagu-lagu duka lahir dari kaki Gunung Cycloop, menyuarakan penderitaan rakyat yang dibungkam.
Bayangan Ekonomi: Freeport Sebelum Pepera
Yang membuat sejarah makin ganjil adalah fakta: Kontrak Karya Freeport ditandatangani 5 April 1967, dua tahun sebelum Pepera, untuk tambang Ertsberg. Artinya, keputusan ekonomi penting telah dibuat tanpa melibatkan rakyat Papua. Filep Karma menekankan, masa depan Papua sudah diperdagangkan sebelum rakyat mengekspresikan kehendak politiknya.
Sejarah Pepera adalah cermin retak: satu sisi penuh kilau narasi resmi, sisi lain retak-retak oleh kisah represi. Kunjungan Soeharto ke Enarotali berdiri di tengah-tengahnya, sebagai panggung yang disusun untuk pemenang.
Namun seperti kata sejarawan Jerman Leopold von Ranke, sejarah sejati adalah “sebagaimana yang sebenarnya terjadi.” Selama cerita rakyat Papua terus dihidupkan, kebenaran yang selama ini tertutup akan selalu mencari jalannya keluar.
Penulis adalah Aktivis Gereja Katolik Keuskupan Jayapura
