NABIRE, JELATANEWSPAPUA.COM – Solidaritas pelajar dan mahasiswa Papua Tengah menyatakan penolakan atas pernyataan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang disampaikan dalam sambutan Rapat Kerja Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah (Rakerwil DPW) pada Sabtu (13/09/2025), di Nabire, Papua Tengah.
Dalam pidatonya, Meki Nawipa mengatakan bahwa, “Gubernur Papua Tengah Bilang Kalau “Masyarakat Menolak Perusahaan” maka Pengangguran Selamanya, seperti yang diliris wipanews.com.
Pernyataan tersebut menuai kritik keras dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Marius Petege mahasiswa Papua Tengah, yang juga korlap aksi mimbar bebas pada (11/9) di Nabire ini menyatakan, ucapan gubernur itu dinilai mengancam eksistensi masyarakat adat Papua Tengah serta mengabaikan dampak buruk yang ditimbulkan oleh keberadaan perusahaan di tanah Papua.
“Rakyat bisa ambil kesimpulan bahwa gubernur juga bagian dari aktor yang menyingkirkan masyarakat adat. Padahal, ia menjabat karena suara rakyat Papua Tengah. Tidak ada negara yang berdiri tanpa rakyat,” katanya.
Marius Petege menegaskan, gubernur harus melihat situasi dan kondisi secara menyeluruh di Papua. Salah satu contoh yang diangkat adalah kondisi masyarakat adat Kamoro di Timika yang disebut telah melarat, terpinggirkan, bahkan terasing di tanah mereka sendiri akibat keberadaan perusahaan tambang.
Selain itu, solidaritas pelajar dan mahasiswa juga mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Papua Tengah menindaklanjuti aspirasi rakyat yang telah disampaikan pada aksi 11 September 2025 di Pasar Karang, namun pada tanggal 13 September gubernur Meki Nawipa melontarkan pertanyaan meresahkan masyarakat.
“Ini bukti bahwa rakyat Papua, khususnya Papua Tengah, dengan tegas menolak segala bentuk kebijakan inisiatif pemerintah yang merugikan, termasuk perusahaan di Papua Tengah. Masyarakat adat sudah ada lebih dulu sebelum Indonesia merebut teritorial Papua Barat secara paksa,” tegas Petege
