NABIRE, JELATANEWSPAPUA.COM – Sejumlah para Guru honorer yang tersebar di Kabupaten Dogiyai mendatangi Aula Kingmi Digikotu disela-sela sidang Paripurna DPRD dalam rangka pengambilan Sumpah atau janji DPRD Periode 2025-2030 Guna menyampaikan aspirasi mereka yang menurut mereka hingga kini dengan sengaja diabaikan oleh pemda setempat pada, Rabu 05 Februari 2025.
Martinus Goo seorang Guru honorer yang juga adalah Penanggung Jawab Aksi Guru Honorer ini melontarkan Pihaknya telah lama mengabdi di Dogiyai sebagai guru Honorer untuk mencerdaskan Generasi Emas di Dogiyai namun sayangnya, para guru honorer sekitar 162 orang lebih belum bisa mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi PPPK Guru Tahun 2024.
“Disini [Dogiyai] kami telah mengabdi bertahun-tahun mencerdaskan anak-anak emas masa depan Dogiyai serta menjadi tulang punggung pendidikan namun seluruh guru honorer Dogiyai menghadapi situasi sulit, karena tidak dapat mendaftar sebagai peserta seleksi PPPK Guru Tahun 2024. Hal ini terjadi karena data kami tidak terdaftar dalam database BKN berdasarkan kuota honorer guru yang ada di lingkungan pemerintahan kabupaten Dogiyai, meskipun pemerintah pusat telah menginstruksikan penyelesaian seluruh tenaga honorer berdasarkan kuota yang tersedia,” ungkap Goo.
3 Point Berikut adalah Tuntutan dari para Guru Honorer;
- Kami mendesak Kepada DPRD Kabupaten Dogiyai yang baru dilantik agar segera menindaklanjuti masalah ini untuk mendesak pemerintah daerah melakukan audiensi terbuka bersama seluruh guru honorer, DPRD, BKD, SEKDA, Kabak ORTAL, Dinas Pendidikan, Kepala-kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan instansi terkait pada tanggal 10 Februari 2025
- Kami Minta DPRD Dogiyai membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dan menyelesaikan berbagai persoalan terkait data guru honorer yang tidak terdaftar serta mengawasi tindak lanjut dari pemerintah daerah.
- Jika tuntutan ini tidak diindahkan, kami akan mengambil langkah tegas seperti;
– Mogok Kegiatan Belajar Mengajar atau KBM di seluruh sekolah di Kabupaten Dogiyai.
– Menyita Seluruh Kunci Sekolah sebagai bentuk protes atas ketidakpedulian terhadap nasib kami.
– Operator BKD Akan Menjadi Jaminan sampai data kami diurus dan dimasukkan ke dalam database BKN.
Untuk itu, sebagai catatan, pihaknya berharap pemerintah daerah dan DPRD Dogiyai segera merespons tuntutan ini demi kelangsungan pendidikan yang bermartabat dan kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Dogiyai,”pintahnya.
Guru Honorer yang tidak masuk database BKN (Badan Kepegawaian Negara) bisa bernapas lega. Sebab, walaupun mereka tidak masuk pendataan BKN, tetap bisa ikut pendaftaran PPPK 2024.
“Pendaftaran PPPK 2024 tidak dikhususkan untuk honorer yang sudah masuk database BKN. Yang tidak masuk bisa dengan menggunakan data pokok pendidikan (dapodik),” kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Dirjen GTK Kemendikbudristek) Nunuk Suryani yang dikutip JPNN.
