NABIRE, JELATANEWSPAPUA.COM — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai PERINDO Papua Tengah mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan empat bupati, Nabire, Dogiyai, Deiyai, serta Paniai, agar segera bergerak cepat mengatasi putusnya jalan utama Nabire–Ilaga di KM 139, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire.
Plt Ketua DPW PERINDO Papua Tengah, Pilemon Keiya, bersama Wakil Sekretaris, Aleks Giyai, dalam siaran pers yang diterima redaksi pada Sabtu (30/08) menegaskan, kondisi ini sudah berlangsung terlalu lama tanpa ada solusi nyata dari pemerintah. Longsor yang terjadi sejak 15 Agustus 2025 hingga kini belum terselesaikan. Hujan deras yang terus mengguyur memperparah situasi sehingga akses transportasi vital itu tetap lumpuh.
Akibatnya, pasokan sembako dan BBM ke Kabupaten Dogiyai, Deiyai, dan Paniai tersendat. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam karena pedagang menaikkan harga secara sepihak tanpa mengindahkan standar satuan harga (SSH) pemerintah daerah. Selama lebih dari dua pekan, masyarakat dipaksa hidup dengan harga tinggi, sementara pelayanan pemerintahan ikut terganggu.
“Jalan Nabire–Ilaga adalah satu-satunya jalur utama, urat nadi kehidupan ribuan orang. Tetapi sampai hari ini tidak ada niat baik dari Pemprov Papua Tengah untuk mencari solusi cepat. Ini sangat memprihatinkan,” tegas Pilemon Keiya.
PERINDO menilai, Gubernur Papua Tengah bersama empat bupati harus segera berkoordinasi dengan Satker Balai Jalan dan Jembatan sebagai pihak yang menangani jalan nasional. Selain itu, keterlibatan masyarakat setempat tidak boleh diabaikan.
Kepala distrik Siriwo dari Nabire dan Paniai, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, hingga tokoh perempuan harus dilibatkan untuk mencari jalan keluar di lokasi longsor.
Sementara itu, Aleks Giyai menegaskan bahwa lambannya penanganan telah membuka ruang bagi spekulan mempermainkan harga.
“Kami minta Pemda Dogiyai, Deiyai, dan Paniai segera ambil langkah cepat dengan mengawasi harga sembako dan BBM. Jangan biarkan rakyat terus diperas oleh oknum pedagang yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
DPW PERINDO Papua Tengah mengingatkan, jika persoalan longsor di KM 139 ini terus dibiarkan, maka lonjakan harga kebutuhan pokok dan BBM akan semakin mencekik masyarakat. Pemerintah pusat maupun daerah diminta segera turun tangan agar akses jalan strategis kembali normal.
“Rakyat sudah dua minggu disiksa dengan harga melambung. Pemerintah jangan diam. Segera cari solusi nyata, jangan tunggu sampai korban jiwa jatuh karena kelaparan dan penderitaan,” pungkas Pilemon Keiya dan Aleks Giyai.
