JAKARTA, JELATANEWSPAPUA.COM – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa/I asal Kabupaten Mimika (IPMAMI) se-Jawa dan Bali menyampaikan pernyataan sikap tegas terkait insiden kekerasan yang terjadi di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada 31 Oktober 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan organisasi di Jakarta, Jumat (14/11).
Sepuluh Koordinator Wilayah IPMAMI dari Jadetabek, Bogor, Bandung, Salatiga, Semarang, Surabaya, Malang, Cilacap, Bali, dan Jogja-Solo menyatakan insiden tersebut memperpanjang rantai kekerasan di Papua dan membuka kembali luka sejarah.
IPMAMI menyoroti meningkatnya aktivitas militer yang dinilai menciptakan ketegangan baru di Distrik Jila. Laporan tentang kekerasan, termasuk penyiksaan, serta kewajiban warga melapor setiap hari ke pos TNI/Polri, memperburuk kondisi psikologis masyarakat.
“Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Kami terpanggil untuk menyuarakan keprihatinan mendalam atas keadaan yang semakin mencemaskan,” tulis IPMAMI dalam rilisnya.
IPMAMI mengecam segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap warga sipil, menilai tindakan aparat bertentangan dengan prinsip HAM. Mereka menuntut:
1. Penarikan seluruh pasukan TNI dan Polri dari tanah Papua, terutama Distrik Jila.
2. Pemerintah Kabupaten Mimika bertanggung jawab penuh atas situasi yang terjadi.
3. Pemerintah dan aparat penegak hukum menghentikan seluruh bentuk konflik horizontal di Kabupaten Mimika.
4. Jaminan perlindungan penuh bagi warga sipil sesuai UUD 1945.
IPMAMI menegaskan bahwa suara mahasiswa Mimika adalah seruan moral bagi negara untuk mendengar jeritan masyarakat Jila.
“Kami berdiri bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi untuk memastikan keadilan berpihak kepada mereka yang paling terluka,” tutup pernyataan tersebut.[*]
