PANIAI, JELATANEWSPAPUA.COM — Anggota DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor demi menjaga kelestarian bahari Indonesia, khususnya di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Hal tersebut disampaikan Yan Mandenas dalam sebuah diskusi bersama Frank Mars, anggota IUCN Patrons of Nature, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Rachmat Pambudy, Wakil Menteri PPN Febrian Alphyanto Ruddyard, serta sejumlah mitra pembangunan lainnya, pada Sabtu (24/01).
“Memperkuat sinergi adalah kunci untuk menjaga kelestarian bahari Indonesia sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Yan Permenas Mandenas.
Fokus utama pertemuan tersebut adalah membahas strategi pengembangan ekonomi biru, ekowisata, serta konservasi terumbu karang di Raja Ampat melalui kolaborasi strategis dan dukungan pendanaan eksternal.
Yan Mandenas berharap pertemuan ini dapat memperkuat komitmen para mitra, khususnya dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan wilayah pesisir.
“Kami berharap pertemuan ini menjadi pemantik aksi nyata dalam menciptakan model pengelolaan pesisir yang tangguh dan berkelanjutan,” katanya.
Melalui sinergi tersebut, Raja Ampat diharapkan tidak hanya mempertahankan reputasinya sebagai pusat konservasi laut kelas dunia, tetapi juga berkembang menjadi motor penggerak ekonomi biru yang memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Sementara itu, Emanuel Gobai, Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyampaikan sikap kritis terhadap rencana pengembangan ekonomi biru di Raja Ampat yang dinilainya tidak akan efektif tanpa penyelesaian persoalan izin pertambangan.
“Segera cabut semua izin tambang nikel di Raja Ampat sebelum berbicara tentang pengembangan ekonomi biru,” tegas Emanuel Gobai.
Menurutnya, selama izin pertambangan nikel masih beroperasi, maka komitmen terhadap konservasi laut dan ekonomi biru hanya akan menjadi wacana semata.
“Jika izin tambang nikel tidak dicabut, maka program ekonomi biru di Raja Ampat hanyalah omong kosong,” tambah mantan Direktur LBH Papua ini.
Emanuel menilai, keberadaan industri ekstraktif di kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tinggi seperti Raja Ampat berpotensi merusak ekosistem dan bertentangan dengan semangat konservasi serta pariwisata berkelanjutan. (*)
