SEMARANG, JELATANEWSPAPUA.COM – Ikatan Pelajar Mahasiswa Mimika (IPMAMI) dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai (IPMANAPANDEDE) Kota Studi Semarang menyampaikan pernyataan sikap terkait konflik horizontal antara suku Mee dan Kamoro yang terjadi di Kapiraya, Papua Tengah.
Dalam pernyataan konferensi pers pada Minggu 01 Maret 2026″ kedua organisasi mahasiswa ini mendesak agar konflik yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi segera dihentikan. Mereka menegaskan bahwa konflik antarsuku tidak boleh melibatkan pihak lain yang justru berpotensi memperkeruh situasi.
“Kami meminta agar konflik antara suku Mee dan Kamoro segera dihentikan dan tidak boleh ada keterlibatan pihak lain yang memperbesar persoalan,” demikian bunyi pernyataan sikap tersebut diterima jelatanewspapua.com. Senin (01/03).
Mahasiswa juga meminta pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai, untuk segera bertanggung jawab atas konflik yang terjadi di Kapiraya. Mereka menilai pemerintah daerah harus hadir secara aktif dalam upaya mediasi dan penyelesaian konflik secara damai.
Selain itu, IPMAMI dan IPMANAPANDEDE menyoroti dugaan adanya praktik penambangan ilegal oleh PT Zoomlion yang disebut-sebut menjadi salah satu pemicu konflik di tengah masyarakat. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dan mengadili pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mengkritisi peran Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dinilai belum maksimal dalam menyuarakan dan memperhatikan konflik horizontal di Tanah Papua, khususnya di Kapiraya, meski telah ada kebijakan otonomi khusus.
Dalam poin lainnya, mahasiswa mendesak pemerintah untuk memastikan keadilan atas kasus pembunuhan Pendeta Neles Peuki yang disebut dibakar hidup-hidup di Kapiraya. Mereka meminta proses hukum dilakukan secara transparan dan adil.
IPMAMI dan IPMANAPANDEDE juga mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera menurunkan tim penanganan konflik ke Kapiraya guna mencegah konflik berkepanjangan dan jatuhnya korban lebih banyak.
Di sisi lain, mereka meminta agar pasukan gabungan TNI–Polri yang diberangkatkan ke Kapiraya atas nama antisipasi konflik segera ditarik, dengan alasan pendekatan keamanan dinilai tidak menyelesaikan akar persoalan.
Pernyataan sikap ini ditutup dengan penegasan bahwa mahasiswa Papua di Semarang akan terus mengawal penyelesaian konflik secara adil, damai, dan bermartabat demi terciptanya kedamaian di Tanah Papua. (JK)
