Solidaritas Mahasiswa Papua di Gorontalo nyatakan sikap terkait isu HAM dan keberadaan Freeport Indonesia

GORONTALO, JELATANEWSPAPUA.COM – Forum Solidaritas Mahasiswa Peduli HAM dan Demokrasi West Papua (FSMPMD-WP) di Gorontalo menyampaikan pernyataan sikap terkait isu hak asasi manusia (HAM), demokrasi, serta keberadaan perusahaan tambang di Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam momentum refleksi sejarah masuknya investasi pertambangan di Papua, yang dikaitkan dengan penandatanganan kontrak karya oleh pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia pada tahun 1967, serta pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Dalam keterangannya, Selasa (07/04) di Gorontalo, forum mahasiswa ini menilai bahwa aktivitas pertambangan di Papua selama ini lebih banyak memberikan keuntungan bagi pihak luar dan elite ekonomi, sementara masyarakat asli Papua dinilai belum merasakan kesejahteraan yang merata.

Mereka juga menyoroti dampak sosial dan keamanan di sekitar wilayah pertambangan, termasuk kehadiran aparat keamanan yang disebut berkaitan dengan perlindungan objek vital nasional.

Selain itu, forum turut mengangkat sejumlah catatan peristiwa masa lalu, termasuk aksi mogok kerja karyawan Freeport pada 2011 yang menuntut kenaikan upah, serta insiden kekerasan yang terjadi dalam rentang waktu 2009 hingga 2011.

Dalam pernyataan sikapnya, FSMPMD-WP menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah, antara lain:

1. Evaluasi dan peninjauan kembali keberadaan perusahaan-perusahaan di Papua;
2. Penarikan aparat militer dari wilayah Papua serta penghentian penambahan pasukan;
3. Penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua dan wilayah lain di Indonesia;
4. Pengesahan Undang-Undang tentang Tanah Adat;
5. Pembukaan akses seluas-luasnya bagi jurnalis, baik nasional maupun internasional, di Papua;
6. Pemberian hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua.

Pernyataan ini disampaikan oleh gabungan organisasi mahasiswa dan solidaritas, di antaranya Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Indonesia Papua (IMPIP), Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID), serta Aliansi Mahasiswa Peduli Tanah Papua Indonesia (AMPTPI).