DOGIYAI, JELATANEWSPAPUA.COM – Konflik horizontal antara masyarakat Mee dan Kamoro di Kapiraya masih belum menemukan titik temu yang diterima bersama. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Dogiyai menunjukkan komitmen penuh dengan mendukung penyelesaian konflik serta memfasilitasi proses verifikasi batas adat yang menjadi akar permasalahan.
Hal ini disampaikan melalui keterangan tertulis Tim Harmonisasi Daerah Penyelesaian Konflik Sosial Kapiraya yang diterima media pada hari ini, Selasa (10/03).
Tim tersebut dibentuk pada 14 Februari 2026 lalu sesuai dengan perintah Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki F Nawipa, yang menginstruksikan Bupati Mimika, Dogiyai, dan Deiyai untuk membentuk tim harmonisasi.
Rapat pembentukan tim dihadiri oleh segenap pimpinan daerah termasuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda, anggota DPRD, dan kepala OPD terkait, bertempat di Rumah Makan Selera Nabire. Amandus Gabou [Anggota DPRD] dipercaya sebagai Ketua Tim, dengan Lukas Wakei, S.Ip [Kabag Tapem] dan Yan Dogomo, S.STP [Kepala Kesbangpol] sebagai Sekretaris. Pendeta Yunas Goo dan Thobias F. Bunapa ditunjuk sebagai juru bicara.
Sebelumnya, tim provinsi mengundang tim dari ketiga kabupaten untuk rapat koordinasi di Hotel Grand Tembaga Timika, dimana semua pihak sepakat dan menandatangani 4 poin pernyataan sikap bersama:
1. Menjalankan Renana Aksi [Renaksi] terpadu sebagai landasan operasional tunggal penanganan konflik.
2. Melakukan singkronisasi tapal batas wilayah adat secara teliti.
3. Menjamin keamanan, stabilitas, dan kedamaian selama proses harmonisasi dan verifikasi lapangan.
4. Melaksanakan inventarisasi, verifikasi, mediasi, dan penyusunan rekomendasi secara transparan dan akuntabel.
Sesuai kesepakatan, Pemda Dogiyai berupaya mengirimkan Bahan Makanan [Bama] dan tim ke Kapiraya. Awalnya direncanakan menggunakan 3 helikopter namun dana sewa dikembalikan maskapai, sementara penggunaan kapal Papua Star juga terhambat karena masyarakat Kamoro tidak mengizinkan lalu lintas melalui wilayah Logpon. Bahkan tim dari Deiyai yang membawa Bama juga harus kembali dari Kokonao.
“Kita punya harapan besar setelah menyepakati bersama tiga kabupaten dan provinsi akan segera menyelesaikan konflik serta memfasilitasi verifikasi batas adat, namun akses yang sulit membuat kita sedikit kecewa,” ungkap tim.
Berkat koordinasi erat antara Polres Dogiyai dan Polres Mimika, Bama untuk warga Dogiyai di Kapiraya akhirnya berhasil tiba di wilayah Mogodagi pada Jumat [6/3/2026] melalui kapal dari Pelabuhan Pomako.
Pada hari ini, Pemda Dogiyai berhasil mengirimkan beberapa Tim Harmonisasi dan Bama tahap kedua melalui pesawat jenis Garavan milik Ikairos ke Kapiraya.
Bupati Dogiyai memberikan dua pesan penting kepada tim yang berangkat:
1. Pemuda tetap menjaga kedamaian dan tidak melakukan tindakan yang memperparah konflik sambil menunggu penyelesaian batas adat yang pasti dan final;
2. Tim melakukan identifikasi dan verifikasi data batas dengan cermat yang akan dituangkan dalam peta atau sketsa manual untuk pembahasan tingkat provinsi.
“Kita sangat menghargai dukungan penuh dari Bupati dan Wakil Bupati yang menunjukkan komitmen nyata melindungi rakyatnya,” pungkas tim dalam keterangan tersebut.[*]