INTAN JAYA, JELATANEWSPAPUA.COM –Aparat gabungan TNI/Polri Indonesia kembali melakukan operasi militer besar-besaran pada Sabtu (16/08) di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Penembakan dan pengepungan dilaporkan terjadi di Kampung Eknemba dan Kusage, wilayah Taitawa, Distrik Ndugupa, serta di Molemba, Sugapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya.
Sejak pukul 08.00 WIT, masyarakat setempat melaporkan suara rentetan tembakan terdengar jelas dari arah kedua kampung. Operasi berlangsung hingga siang dan sore hari, menimbulkan ketakutan luar biasa di tengah masyarakat sipil.
Masyarakat sipil di dua kampung itu, lari meninggalkan rumah mereka. Kampung menjadi kosong, sementara hutan-hutan di sekitar menjadi tempat perlindungan darurat bagi para pengungsi.
“Situasi pagi itu sangat panik. Tembakan terdengar terus-menerus. Kami tidak sempat bawa semua barang, hanya pikul belanga, minyak, garam, selimut, dan kebutuhan pokok di dalam noken. Kami harus bertahan hidup di hutan,” kata DM seorang Masyarakat yang diunggah di media sosial.
Para pengungsi terdiri dari anak-anak, perempuan, orang tua, hingga bayi. Mereka mengungsi dalam kondisi terbatas, tanpa kepastian makan maupun tempat tinggal aman.
Keterangan dari lapangan melalui unggahan itu, menuliskan aparat masih menguasai penuh kedua kampung tersebut. Setiap orang yang mendekat ke arah kampung dikhawatirkan bisa menjadi target penembakan.
Hingga sore ini, operasi belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Warga di hutan masih berjaga-jaga, takut operasi meluas ke kampung-kampung sekitar.
Menurut sumber lokal, operasi ini merupakan lanjutan dari pola militerisasi yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir di Intan Jaya. Setiap kali aparat masuk dengan kekuatan bersenjata, masyarakat sipil yang menjadi korban paling pertama.
“Kami tidak tahu salah kami apa. Kami masyarakat biasa. Setiap operasi selalu kami yang menderita. Rumah kosong, ternak ditinggalkan, anak-anak trauma. Ini sudah berulang kali terjadi,” ujarnya melalui unggahan itu.
Pengungsian ke hutan bukan pertama kali dilakukan oleh warga Intan Jaya. Sejak 2019, operasi militer di kabupaten ini memaksa ribuan orang hidup berpindah-pindah dari kampung ke hutan, dari hutan kembali ke kampung, tanpa kepastian dan rasa aman.
Laporan masyarakat menyebutkan, kebutuhan mendesak saat ini adalah makanan, air bersih, selimut, serta obat-obatan. Anak-anak mulai mengalami demam dan batuk karena tinggal di alam terbuka tanpa perlindungan.
Masyarakat juga meminta agar lembaga kemanusiaan, baik gereja, lembaga independen, maupun organisasi sipil, segera melakukan intervensi kemanusiaan.
“Kami hanya minta hidup tenang. Pemerintah jangan kirim militer lagi. Kami tidak bisa hidup di hutan terus. Tolong semua pihak pantau kami,” kata seorang ibu sambil menangis menceritakan kondisi anaknya.
Warga juga secara tegas meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan operasi militer di Intan Jaya. Mereka menilai operasi yang dilakukan tanpa memikirkan keselamatan masyarakat sipil ini ilegal dan melanggar hak asasi manusia.
Pernyataan keras datang dari warga yang berhasil menyelamatkan diri ke hutan: “Kami minta Prabowo hentikan operasi militer ilegal di Intan Jaya. Kami orang Papua bukan musuh, kami rakyat biasa.”
Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa maupun luka-luka belum dapat dipastikan. Situasi di lapangan masih sangat sulit dijangkau karena akses komunikasi dan transportasi terbatas.
Sumber lokal menambahkan bahwa suara tembakan hingga sore hari ini masih terdengar dari arah Kampung Eknemba dan Kusage. Hal ini menandakan aparat belum menarik pasukan dan operasi masih berlanjut.
Kondisi ini menambah daftar panjang krisis kemanusiaan di Papua Tengah, khususnya Intan Jaya. Kabupaten ini dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi lokasi operasi militer dan bentrok bersenjata.
Akibat operasi-operasi tersebut, ribuan orang telah kehilangan tempat tinggal, banyak anak putus sekolah, dan lahan pertanian masyarakat terbengkalai.
Masyarakat sipil menegaskan bahwa yang paling mereka butuhkan bukanlah operasi militer, melainkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang damai.
Pemerintah Indonesia didesak untuk menghentikan pendekatan militeristik yang hanya melahirkan penderitaan berkepanjangan bagi rakyat sipil Papua.
Sejumlah lembaga HAM internasional sebelumnya juga telah menyoroti situasi di Intan Jaya dan meminta pemerintah Indonesia untuk membuka akses bagi pemantau independen.
Warga berharap agar media, baik lokal maupun internasional, terus memantau perkembangan di Intan Jaya agar situasi tidak ditutup-tutupi.
“Jangan diam. Tolong suarakan penderitaan kami. Dunia harus tahu kami mengungsi lagi. Kami tidak bisa terus hidup seperti ini,” pungkas pernyataan masyarakat yang mengungsi.
