NABIRE, JELATANEWSPAPUA.COM – Profesi tukang ojek menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama bagi banyak orang asli Papua (OAP) di Nabire. Namun, di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat, para pengojek OAP mengaku menghadapi berbagai tantangan sosial dan diskriminasi halus yang membuat mereka terpinggirkan di tanah sendiri.
Hendrik Gobai, salah satu tukang ojek asal Papua yang beroperasi di Nabire, menceritakan realitas sehari-hari yang ia alami bersama rekan-rekannya. Menurutnya, banyak masyarakat Papua sendiri lebih memilih menggunakan jasa ojek non-Papua dibandingkan ojek dari orang asli Papua.
“Kalau masyarakat lebih memilih pengojek pendatang, kami yang orang Papua jadi lemah dan merasa tidak dihargai. Padahal kami juga mencari uang untuk kebutuhan keluarga,” tutur Hendrik.
Ia menjelaskan, alasan sebagian penumpang menolak ojek OAP seringkali karena hal-hal sepele seperti cara mengendarai motor atau penampilan. “Kadang mereka bilang, ‘jalan pelan-pelan saja’, tapi sebenarnya itu alasan saja untuk tidak naik ojek orang Papua,” ujarnya.
Fenomena ini, lanjut Hendrikus, paling sering terjadi di Pasar Karang dan Pasar Perapatan SP 1 Nabire, di mana mama-mama Papua dan pembeli justru lebih memilih ojek pendatang. “Kami sering pulang dengan tangan kosong karena tidak ada penumpang yang mau naik,” tambahnya dengan nada kecewa.
Dari sisi penampilan, Ia mengakui bahwa ojek pendatang biasanya terlihat lebih rapi, memakai helm lengkap dan motor yang tampak terawat. Namun, menurut Hendrikus, itu bukan alasan untuk meremehkan ojek orang Papua. “Kami juga punya helm dan motor yang layak. Cuma pakaian mungkin sederhana, tapi semangat dan niat kami sama: mencari nafkah,” kepada media ini, Sabtu, Oktober 2025.
Martinus Nakapa menegaskan bahwa fenomena ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga cerminan dari paradigma sosial yang bias dan rasis, baik dari masyarakat pendatang maupun sebagian orang Papua sendiri.
“Ini harus disadari sebagai bentuk penindasan sosial yang halus. Orang Papua harus percaya diri dan masyarakat harus mengubah cara pandangnya terhadap profesi dan kerja keras anak Papua,” pungkasnya.
Masalah diskriminasi terhadap pengojek orang asli Papua di Nabire ini mencerminkan persoalan yang lebih luas ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di Tanah Papua, yang menuntut perhatian serius dari semua pihak pemerintah, masyarakat, dan pemimpin adat untuk menciptakan ruang yang adil bagi seluruh warga tanpa memandang asal-usul.
Sementara itu, Aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Martinus Nakapa, menilai bahwa persoalan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Menurutnya,
“Kesadaran palsu yang sedang dibangun oleh elit-elit politik dan birokrasi Indonesia terhadap orang Papua telah menciptakan ketimpangan dalam seluruh bidang kehidupan masyarakat Papua. Papua ibarat mesin ATM bagi Jakarta,” ujar Martinus
Ia menambahkan bahwa dalam berbagai sektor, termasuk usaha kecil seperti jasa ojek, orang Papua seringkali dikecilkan dan tidak diberi ruang tumbuh.
“Mindset rasialisme ini adalah produk kolonialisme yang masih hidup dan menindas orang Papua hingga hari ini,” tegas Martinus. (*)
