PANIAI, JELATANEWSPAPUA.COM – Komunitas yang menamakan diri Membaca Tanpa Batas (METAB) Paniai menggelar kegiatan Nonton Bareng (Nobar) Film Dokumenter Pesta Babi yang berlangsung di Kedai Kopi Nunubado, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, Sabtu (16/05/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi bersama bagi kalangan pemuda, mahasiswa, aktivis, dan masyarakat umum untuk membahas situasi sosial, politik, budaya, lingkungan hidup, serta kondisi hak asasi manusia di Tanah Papua melalui pemutaran film dokumenter karya Watchdoc dan Ekspedisi Indonesia Baru itu.
Acara nobar menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Eramus Edowai dengan materi bertajuk “Perspektif Literasi Papua di Paniai”, serta Yunus Eki Gobai yang membawakan materi “Peran Gereja dan Budaya dalam Menghadapi Dinamika Aktor PSN Melawan Masyarakat Adat”. Diskusi dipandu moderator Ester Gobai dan dihadiri puluhan peserta dari berbagai kalangan pemuda di Kabupaten Paniai.
Dalam sesi refleksi, Yunus Eki Gobai menjelaskan bahwa film dokumenter Pesta Babi menggambarkan kondisi Papua yang menurutnya sedang menghadapi berbagai ancaman serius, mulai dari militerisme, penggusuran tanah adat, eksploitasi sumber daya alam, hingga persoalan kemanusiaan yang terus berulang.
“Film dokumenter ini menggambarkan bahwa Papua hari ini tidak baik-baik saja. Ancaman militerisme, penggusuran tanah adat, perampasan ruang hidup masyarakat adat, hingga praktik-praktik yang mengarah pada genosida semakin nyata terjadi di Papua. Sedikit lagi Papua akan habis jika masyarakat tidak sadar dan tidak bergerak bersama menjaga tanah ini,” ujar Eki Gobai di hadapan peserta diskusi.
Ia menegaskan bahwa masyarakat adat Papua saat ini semakin kehilangan ruang hidup akibat masuknya berbagai proyek besar yang dinilai tidak menghormati masyarakat sebagai pemilik hak ulayat.
“Ruang gerak orang asli Papua semakin sempit dengan cara-cara yang tidak baik. Mereka datang masuk tanpa menghormati masyarakat adat sebagai tuan rumah. Yang terjadi kemudian adalah praktik ekosida, etnosida, bahkan genosida di negeri Papua,” tegasnya.
Lebih lanjut, Eki Gobai menjelaskan bahwa film Pesta Babi tidak hanya berbicara tentang konflik politik, tetapi juga merekam dampak sosial dan budaya dari berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masuk ke Papua. Ia menilai bahwa proyek-proyek tersebut sering kali mengorbankan masyarakat adat demi kepentingan ekonomi dan investasi negara.
Menurutnya, gereja dan budaya memiliki peran penting dalam menjaga identitas dan masa depan masyarakat Papua di tengah dinamika pembangunan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat kecil.
“Gereja harus hadir bersama rakyat. Budaya Papua juga harus tetap dijaga karena itu adalah identitas dan jati diri orang Papua. Ketika tanah hilang, hutan hilang, dan budaya hilang, maka orang Papua juga perlahan akan hilang,” beber Ketua Pemuda Katolik Komcap Paniai ini.
Sementara itu, Eramus Edowai dalam materinya bertajuk “Perspektif Literasi Papua di Paniai” menekankan pentingnya membangun kesadaran literasi kritis di tengah masyarakat Papua, khususnya di kalangan generasi muda.
Menurutnya, literasi bukan hanya soal membaca buku atau menulis, tetapi kemampuan masyarakat untuk memahami realitas sosial dan membaca arah perubahan yang sedang terjadi di Papua.
“Literasi bukan hanya membaca tulisan, tetapi bagaimana rakyat Papua mampu membaca realitas sosial, membaca situasi politik, dan memahami dampak ekologis dari proyek-proyek besar yang masuk ke tanah Papua,” ungkap Eramus Edowai.
Ia menilai bahwa berbagai proyek strategis nasional yang masuk ke Papua harus dikaji secara kritis karena berdampak langsung terhadap lingkungan hidup dan keberlangsungan masyarakat adat. Menurutnya, pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak hidup masyarakat adat dan merusak alam Papua yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat lokal.
“Perspektif ekologi harus menjadi perhatian bersama. Ketika hutan dirusak, tanah adat diambil, sungai tercemar, dan ruang hidup masyarakat hilang, maka yang terancam bukan hanya lingkungan, tetapi juga identitas, sejarah, dan masa depan orang Papua sendiri,” jelasnya.
Sementara itu, kegiatan salah satu peserta menyampaikan bahwa kegiatan nobar film dokumenter bukan sekadar hiburan, tetapi menjadi ruang pendidikan publik dan refleksi sosial untuk membuka kesadaran generasi muda Papua terhadap realitas yang sedang terjadi di Tanah Papua.
“Kegiatan ini kami lakukan sebagai ruang belajar bersama. Film dokumenter bukan hanya untuk ditonton, tetapi untuk direnungkan dan dibaca secara kritis. Banyak persoalan yang sedang terjadi di Papua hari ini membutuhkan kesadaran kolektif dari generasi muda,” ujar Orgenes Bunai.
Menurutnya, generasi muda Papua perlu membangun budaya membaca, berdiskusi, dan berpikir kritis agar tidak kehilangan identitas di tengah derasnya arus perubahan sosial dan politik di Papua. Ia menilai ruang-ruang literasi seperti nobar dan diskusi publik harus terus diperluas agar masyarakat dapat memahami persoalan Papua secara utuh dari berbagai perspektif
Dalam forum tersebut, peserta juga mendiskusikan berbagai persoalan HAM di Tanah Papua yang dinilai terus memburuk selama lebih dari enam dekade terakhir. Dalam catatan media kegiatan, disebutkan bahwa situasi HAM di Papua telah merampas hak dasar masyarakat adat sejak lama.
Pasca pemekaran wilayah Papua menjadi enam provinsi, keberlanjutan Otonomi Khusus Papua Tahun 2021, penambahan batalyon teritorial pembangunan untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional, hingga konflik bersenjata yang terus berlangsung sejak tahun 2018 dinilai memperburuk situasi kemanusiaan di Papua.
Forum tersebut juga memaparkan data pengungsian besar-besaran yang terjadi di sejumlah wilayah Papua sepanjang tahun 2021 hingga 2025. Disebutkan bahwa sedikitnya 88.959 warga mengungsi akibat konflik bersenjata. Jumlah tersebut belum termasuk sebaran pengungsi di wilayah Sorong dan Tambraw hingga tahun 2026 sebagaimana dimuat dalam laporan media Jubi.
Peserta forum menduga jumlah pengungsi di seluruh Tanah Papua saat ini telah mencapai lebih dari 100 ribu jiwa. Mereka menilai situasi tersebut menunjukkan bahwa konflik di Papua telah berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat sipil, terutama perempuan dan anak-anak.
Selain itu, forum juga menyoroti sejumlah regulasi nasional seperti UU Cipta Kerja, proyek swasembada pangan nasional, hingga revisi UU TNI yang dinilai membuka ruang lebih besar terhadap eksploitasi sumber daya alam Papua serta memperkuat pendekatan keamanan di wilayah Papua dan khususnya di kabupaten Paniai.
Dalam refleksi bersama, peserta diskusi menilai bahwa berbagai kebijakan negara tersebut memperlihatkan adanya praktik kolonialisme modern di Papua yang berdampak langsung terhadap masyarakat adat. Oleh karena itu, film dokumenter Pesta Babi dianggap sebagai media pendidikan publik untuk membuka kesadaran masyarakat mengenai ketidakadilan dan persoalan kemanusiaan yang sedang terjadi di Papua.
Forum juga menyinggung berbagai upaya advokasi yang selama ini dilakukan oleh tokoh masyarakat, aktivis HAM, mahasiswa, dan masyarakat adat Papua dalam memperjuangkan keadilan di Papua. Nama-nama seperti Vinsen Kwipalo, Mama Yasinta Moiwend, Frengky Woro, hingga kriminalisasi terhadap pemuda Marind dan kasus Stenly Dambujai di Merauke turut disebut dalam refleksi diskusi ini.
Peserta forum menilai bahwa perjuangan advokasi dan kampanye pelanggaran HAM di Papua telah membuka mata banyak orang, baik di Papua maupun di Indonesia, mengenai situasi yang sedang terjadi di Tanah Papua.
“Papua sedang menghadapi situasi yang serius. Karena itu perlawanan terhadap ketidakadilan tidak boleh berhenti. Kesadaran rakyat harus terus dibangun melalui pendidikan, budaya, literasi, dan solidaritas bersama,” ungkap salah satu peserta dalam sesi diskusi terbuka.
Di akhir kegiatan, para peserta menyerukan pentingnya membangun gerakan literasi kritis di Papua sebagai bentuk perlawanan damai terhadap berbagai persoalan sosial, politik, lingkungan hidup, dan kemanusiaan yang sedang terjadi. Mereka berharap ruang-ruang diskusi publik seperti nobar film dokumenter dapat terus dilakukan agar masyarakat Papua, khususnya generasi muda, semakin sadar akan pentingnya menjaga tanah, budaya, dan masa depan Papua.
“Papua bukan tanah kosong,” tutup peserta nobar mengakhiri kegiatan pemutaran Film Dokumenter Pesta Babi dan Refleksi Nobar Film Dokumenter Pesta Babi. (*)
