PANIAI, JELATANEWSPAPUA.COM – Pernyataan Mgr. Petrus Canisius Mandagi yang beredar melalui pesan WhatsApp pada Sabtu (21/2/2026) pukul 07.20 WIT memicu polemik di kalangan umat Katolik Papua. Pesan tersebut diterima oleh seorang awam Katolik dari Suara Kaum Awam Katolik Regio Papua dan kemudian tersebar luas.
Dalam pesan itu, Uskup Agung yang memimpin Keuskupan Agung Merauke membantah keterlibatannya dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Papua Selatan. Ia menegaskan bahwa dirinya hanya berbicara mengenai program cetak sawah untuk ketahanan pangan.
“Saya tidak terlibat pada PSN Papua Selatan. Saya hanya bicara tentang cetak sawah untuk menghasilkan beras supaya rakyat Papua Selatan tidak kelaparan,” tulis Uskup Mandagi dalam pesan tersebut.
Dalam pesan yang sama, Uskup Mandagi juga menyinggung aksi protes yang dilakukan sejumlah pihak di lingkungan gereja. Ia menyampaikan kritik keras terhadap sikap yang dinilai tidak mencerminkan panggilan awam Katolik.
“Sebagai awam Katolik mereka tidak boleh memfitnah. Panggilan dan perutusan awam Katolik ialah menyebarkan kebenaran di tengah masyarakat dan berlaku sopan terhadap sesama, jangan menjadi orang biadab,” demikian kutipan pesan itu.
Pernyataan tersebut menuai tanggapan dari Suara Kaum Awam Katolik Regio Papua. Dalam keterangan tertulis yang diterima media pada 21 Februari 2026, kelompok ini menilai gaya komunikasi Uskup Mandagi menunjukkan kurangnya ruang dialog antara gembala dan umat.
Kritik atas Kepemimpinan dan Pendekatan Pastoral
Suara Kaum Awam Katolik Regio Papua menyatakan bahwa sebelumnya mereka telah meminta agar Uskup membuka ruang dialog terbuka untuk membahas polemik yang berkembang, termasuk isu dugaan keterlibatan dalam PSN Merauke. Mereka berharap pertemuan “tatap muka, dari hati ke hati, perasaan ke perasaan dan pikiran ke pikiran” dapat meredakan ketegangan.
Namun, menurut mereka, permintaan tersebut belum mendapat tanggapan yang memadai. Kelompok ini juga menilai pendekatan pastoral Uskup kurang mencerminkan kedekatan gereja dengan umat lokal, terutama di tengah kekhawatiran masyarakat terkait tanah adat dan dampak proyek pembangunan.
Selain itu, mereka menyoroti sejumlah kegiatan seremonial yang dianggap berlebihan. Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa perayaan pesta imamat dan ulang tahun di hotel serta kegiatan yang dinilai mewah dinilai tidak sejalan dengan kondisi mayoritas umat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Mereka juga menyinggung pengalaman Uskup Mandagi dalam menangani konflik di Ambon. Menurut kelompok ini, pengalaman tersebut seharusnya menjadi referensi untuk membangun rekonsiliasi dan persatuan di Papua.
“Pengalaman di Ambon hendaknya menjadi acuan untuk mengatasi konflik di Papua, bukan sebaliknya tampil sebagai gembala yang menimbulkan keresahan dalam hidup menggereja dan bermasyarakat,” demikian isi pernyataan itu.
Desakan Klarifikasi dan Dialog
Suara Kaum Awam Katolik Regio Papua menegaskan pentingnya klarifikasi terbuka terkait isu PSN Merauke agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan di tengah umat. Mereka berharap Uskup Mandagi bersedia membuka ruang komunikasi langsung demi menjaga kesatuan gereja.
